[Editorial Koran Tempo, Senin, 26 Juli 2021]
Pertunjukan Politik Jokowi di Masa Pandemi
Presiden Joko Widodo seyogianya mencukupkan usaha mendapatkan tepuk tangan melalui pertunjukan politik yang tidak substansial. Pandemi yang belum kelihatan ujungnya menuntut penanganan sistematis, dengan mengerahkan semaksimal mungkin birokrasi di bawah kepemimpinannya.
Sejak mula menjadi politikus, Jokowi memang sangat piawai menciptakan momen untuk menarik perhatian khalayak. Ia berkali-kali mengumpulkan pedagang kaki lima untuk memindahkannya ketika menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Ia masuk ke gorong-gorong, berjongkok di tepi tanggul yang jebol, juga datang ke pasar sewaktu menjabat Gubernur DKI. Dengan kepiawaian itulah, ia memupuk popularitas yang membuatnya terpilih menjadi presiden pada 2014.
Jokowi mempertahankan gaya membuminya itu setelah menduduki kursi RI-1. Ia datang ke berbagai pelosok, mengendarai sepeda motor di jalanan, atau membagi-bagikan sertifikat tanah di berbagai daerah. Bagi pendukungnya, gaya yang berbeda itu mengagumkan. Ia dianggap sebagai pemimpin “yang seperti kita-kita". Dalam situasi normal, model komunikasi politik semacam itu sah-sah saja. Orang pun mafhum ketika ia melakukannya pada periode pertama pemerintahannya, yakni demi menjaga peluangnya terpilih kembali dalam pemilihan 2019.
Pertunjukan melalui blusukan itu menjadi berlebihan dalam situasi darurat, setelah pandemi menghantam hampir semua sektor dalam satu setengah tahun ini. Pekan lalu, Jokowi melakukannya dengan mendatangi satu apotek di Bogor, Jawa Barat. Diiringi perekam video, ia membawa secarik kertas catatan, lalu menanyakan kepada petugas daftar obat yang menurut sejumlah ahli kesehatan merupakan obat keras dan memerlukan resep dokter.
Dalam rekaman itu, petugas mengatakan stok obat yang ditanyakan Jokowi kosong. Pertunjukan berlanjut dengan Jokowi menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang dijawab bahwa ketersediaan obat bisa dipantau secara daring. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menyebutkan kegiatan Presiden itu mendadak buat mengecek ketersediaan obat terapi pasien Covid-19.
Tak perlu blusukan untuk mengetahui kelangkaan obat sejak gelombang kedua penularan Covid-19 pada bulan lalu. Lonjakan jumlah pasien membuat fasilitas kesehatan kolaps. Ribuan orang bergantung pada nasib baik untuk mendapatkan ruang perawatan demi mempertahankan hidup. Krisis oksigen dan obat di mana-mana ikut disumbang oleh kepanikan banyak orang yang ingin memiliki persediaan meski belum memerlukannya. Harga barang-barang itu melambung tinggi.
Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan yang mengatur harga eceran tertinggi untuk sejumlah obat. Alih-alih menekan harga, keputusan itu membuat obat semakin langka. Banyak apotek yang telanjur membeli persediaan pada harga tinggi tak mau rugi. Melalui aneka seremoni, Presiden dan beberapa pejabat membagikan paket obat gratis bagi pasien Covid-19 bergejala ringan dan tanpa gejala. Toh, krisis belum selesai. Kemarin, pemerintah memutuskan melanjutkan pembatasan ketat yang kini dinamai “PPKM level 4”.
Blusukan adalah trademark Jokowi. Namun ia kini semestinya menggunakan sistem untuk menggerakkan birokrasi. Ia memang perlu terus berkomunikasi, terutama untuk bisa membangun solidaritas di antara masyarakat. Ia perlu bekerja sama dengan semua kelompok, termasuk tokoh-tokoh yang secara politik dianggap berseberangan dengannya.
Semua itu tak bisa dilakukan dengan memperbanyak blusukan atau pertunjukan politik. Kecuali, ia masih lebih mempedulikan penurunan tingkat kepuasan publik menurut hasil survei.
(Sumber: Koran Tempo)
