Karena itu memang secara spesifik harus disampaikan terima kasih kepada para pembantu Gus Dur di Tim Ekonomi Kabinet. Antara lain tim yang dipimpin oleh Rizal Ramli.
Apakah capaian-capaian ekonomi berkeadilan yang terjadi di era Gus Dur?
Capaian Pertama. Hanya dalam era pemerintahan Gus Dur pendapatan dibagi dengan paling adil. Keadilan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat yang tercermin dalam indeks gini ratio rendah terjadi di era Gus Dur, sebesar 0,31.
Pada era pemerintahan Suharto, indeks gini terbaik terjadi di tahun 1993. Itu setelah hampir 26 tahun Suharto menjabat Presiden dan sekian kali Pelita. Gus Dur hanya melakukannnya dalam waktu 21 bulan.
Di Dunia ini hanya ada 22 negara yang memiliki indeks gini di bawah 0,30 (mayoritas adalah negara dengan konsep Welfare State di Eropa). Artinya hanya pada era Gus Dur Indonesia sudah nyaris masuk ke dalam negara paling adil di Dunia.
Tanpa perlu menyesali mengapa pemerintah Gus Dur tidak dibiarkan selesai hingga lima tahun untuk menuntaskan kebijakan Sila Kelima Pancasila ini, ada pertanyaan; apa yang dilakukan Gus Dur sehingga indeks Gini bisa sangat rendah hanya dalam pemerintahan selama 21 bulan?
Gus Dur menaikkan gaji pengawai negara dalam kisaran 100 persen (untuk golongan tinggi) hingga 270 persen (untuk golongan terendah). Hal ini merupakan terobosan.
Karena pada era Orde Baru, gaji selapisan kelas pamongpraja ini begitu rendahnya hingga memaksa mereka korup.
Gus Dur juga berhasil menjaga harga pangan berada di level rendah dengan stabil. Kesejahteraan puluhan juta masyarakat berpendapatan menengah kebawah Indonesia, yang pendapatannya hanya cukup untuk pangan, berhasil dilindungi Gus Dur.
Di era Gus Dur Bulog meningkatkan pembelian gabah, bukan beras, dari para petani. Hal ini untuk memotong kecurangan para tengkulak yang sebelumnya selalu membeli gabah petani, mengoplosnya dengan beras impor, baru menjualnya ke Bulog. Langkah ini efektif karena gabah lebih tahan lama disimpan di gudang-gudang Bulog ketimbang beras.
Langkah ini juga menguntungkan para petani, karena selama musim panen ketika harga gabah turun, Bulog terjun untuk menyerap dengan patokan harga dasar yang optimal. Sedangkan ketika masa paceklik gabah stok Bulog dilepas dan digiling di desa-desa untuk mencegah kenaikan harga beras.
Pada periode ini juga Bulog dilarang impor beras, hanya swasta yang boleh impor beras dengan dikenakan sedikit tarif (tanpa sistem kuota). Akibat dari kebijakan ini, selama masa pemerintahan Gus Dur harga beras menjadi sangat rendah dan stabil.
Capaian Kedua. Hanya era pemerintahan Gus Dur yang sukses mengurangi utang luar negeri sebesar US$ 4,15 miliar (sekitar Rp 56 triliun bila dengan kurs saat ini) dengan tetap memacu ekonomi bertumbuh dari negatif (resesi) ke positif.
Mengurangi utang tapi tetapi ekonomi dapat bertumbuh. Suatu hal yang sangat sulit tentunya untuk dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelum Gus Dur, apalagi sesudah Gus Dur. Pada era Gus Dur berhasil diperoleh grant terbesar dan debt to nature swapt.
Dengan dua capaian tersebut,ternyata sangat layak Gus Dur untuk mendapatkan penghargaan MURI, selain memang sudah mulai dikenal sebagai “Bapak Keadilan Sosial” di berbagai kalangan.
Jadi memang benar apa yang pernah disampaikan oleh Yenni Wahid, puteri Gus Dur, dalam suatu acara di Lombok beberapa saat lalu. Bahwa Gus Dur tidak hanya membela masyarakat minoritas, tetapi juga masyarakat mayoritas yang tertindas. Keberpihakan kepada masyarakat tertindas sudah umum dilakukan Gus Dur jauh sebelum menjadi Presiden.
Ternyata memang benar. Dengan berhasil membawa Indonesia ke level negara dengan ketimpangan pendapatan (indeks gini) rendah, Gus Dur berhasil melindungi mayoritas masyarakat Indonesia dari penindasan struktural yang memiskinkan mereka. Gus Dur berhasil menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Kemudian, dengan berhasil mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, Gus Dur tidak ikut-ikutan membebani rakyat Indonesia, dengan berbagai pembayaran cicilan dan bunga utang di masa depan. Membangun negara dengan kurangi utang.
Di antara jejalan dogma dari banyak pihak tentang “harus berhutang agar dapat tumbuh”, akhirnya ada bukti empiris yang dapat menjadi alternatif arah pembangunan masa depan Indonesia. Seperti mimpi memang rasanya, tapi semua ini benar terjadi di era Gus Dur. [***]
Penulis adalah peneliti ekonomi politik di Lingkar Studi Perjuangan
