Blusukan malam-malam yang dilakukan Presiden Jokowi bagi-bagi sembako ke warga di Jakarta Utara beberapa hari lalu, dinilai hanya jurus pencitraan untuk menutupi kegagalan dan ketidakmampuan pemerintah menangani pandemi dengan semestinya.
"UU Kekarantinaan Wilayah mengamanatkan negara menjamin kebutuhan dasar rakyat selama lockdown, tapi Jokowi lebih memilih PPKM lalu membagi2kan sembako kpd sebagian kecil warga sambil diliput media," kicau akun twitter @PartaiSocmed yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung militan Jokowi sejak Pilpres 2014, bahkan sejak jadi Gubernur DKI.
Sebelumnya, Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), dr. Pandu Riono, menilai langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk blusukan membagikan paket obat dan sembako ke warga, tidak diperlukan. Justru Pandu menilai langkah itu memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19.
"Seorang pemimpin harus tahu fungsi dan tugas pokoknya. Ketika saya dengar rencana Presiden mau bikin paket obat, dan sebagainya itu kan rencananya BUMN, supaya BUMN obatnya laku dibeli pakai uangnya pemerintah. Dipaketkan, dipaksakan," kata Pandu saat dihubungi Jumat, 16 Juli 2021.
Pandu menilai seharusnya obat itu dialokasikan di pelayanan kesehatan, bukan dibagi-bagikan langsung ke masyarakat. Ketimbang blusukan, Jokowi seharusnya membangun sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga di tingkat Puskesmas.
"Itu yang disebut membangun sistem. Jadi kalau bangun sistem itu enggak bisa amburadul kayak gini. Itu yang saya bilang penanganan amburadul," kata Pandu, seperti dilansir Tempo.
