Pasalnya hampir satu setengah tahun pandemi berjalan, kebijakan yang diambil pemerintah lebih dipengaruhi oleh kompromi politik dan ekonomi ketimbang kesehatan.
Kondisi seperti ini, kata pengamat kebijakan publik, dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah dan bisa memicu aksi protes.
Namun, pemerintah menampik anggapan itu dan menjanjikan penambahan anggaran APBN untuk kesehatan pada tahun depan, seperti yang dilansir dari BBC Indonesia pada Rabu (28/7/2021).
Sepanjang pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir satu setengah tahun ini, pemerintah Indonesia setidaknya telah menelurkan lima kebijakan yang gonta ganti.
Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Maret 2020, kemudian Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai Januari 2021.
Tak berselang lama pemerintah memberlakukan PPKM Mikro di seluruh provinsi yang mengatur hingga tingkat RT/RW. Setelah itu mengganti dengan PPKM Darurat pada awal Juli 2021 di provinsi Jawa-Bali lantaran melonjaknya kasus infeksi setelah Lebaran.
Sarat kompromi
Setelah habisnya jangka waktu penerapan PPKM Darurat, pemerintah memperpanjang dengan membuat aturan baru yakni PPKM level 1 hingga 4 sampai 2 Agustus mendatang.
Epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, menilai seluruh kebijakan pandemi Covid-19 Indonesia banyak dipengaruhi oleh kompromi politik dan ekonomi ketimbang kesehatan.
Ia mencontohkan kengototan pemerintah menggelar pilkada serentak pada Desember 2020, meski banyak penolakan dari pakar kesehatan.
(Sumber: Kompas)
