Hal ini disampaikan Luhut dalam konferensi pers yang baru digelar tadi malam.
"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).
Namun, permintaan maaf Luhut ini dianggap tidak cukup.
Hal ini disampaikan oleh banyak pihak diantaranya aktivis Dandhy Laksono.
"Minta maaf untuk urusan publik adalah pengakuan inkompetensi. Ia harus disertai salah satu atau ketiga hal ini:
1. Mengubah total kebijakan.
2. Mundur (karena tahunya cara lama).
3. Pertanggungjawaban (administrasi, hukum, dll).
Kalau tidak ketiganya, namanya propaganda," ujar Dandhy Laksono di akun twitternya @Dandhy_Laksono.
"Kalo tidak disertai ketiganya, namanya hanya lip service dan pencitraan," timpal netizen @yungusrem.
Minta maaf untuk urusan publik adalah pengakuan inkompetensi. Ia harus disertai salah satu atau ketiga hal ini:
— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) July 18, 2021
1. Mengubah total kebijakan.
2. Mundur (karena tahunya cara lama).
3. Pertanggungjawaban (administrasi, hukum, dll).
Kalau tidak ketiganya, namanya propaganda.
