Triknya pun selalu sama. Mereka selalu mem-bombastis-kan hal receh. Dan menyembunyikan bahaya sebenarnya. Seperti triliunan rupiah yang menguap dikorupsi dan keuangan negara yang sudah di tahap danger.
Fitnah terkini mengenai surat yang diduga berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk sejumlah duta besar (Dubes) negara lain yang isinya meminta bantuan dalam penanganan Covid-19 beredar luas di media sosial.
Foto surat tersebut lantas viral di kalangan masyarakat umum hingga menuai pro-kontra.
Kali pertama surat tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @xvidgmbk. Dalam foto tersebut, tertulis surat edaran itu diterbitkan Biro Kerja Sama Daerah, Sekretariat Daerah DKI Jakarta pada 28 Juni 2021 lalu.
Dalam keterangannya, penyebar gambar itu mempertanyakan alasan diterbitkannya surat tersebut. Bahkan, dia menilai terbitnya surat ini merupakan bentuk pemalakan yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.
"Ini surat malak dubes? Wilayah Wan Abud kekurangan duit? Kenapa gak ngepet aja," ujar pemilik akun itu, dikutip Kamis (1/7/2021).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun buka suara mengenai surat tersebut. Dia menyebut permintaan bantuan adalah hal yang biasa karena sudah kerap dilakukan kepada pihak lainnya.
"Itu bukan ke Dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen," ujar Riza di Balai Kota, Kamis (1/7/2021).
Menurut Riza, permintaan bantuan adalah hal yang wajar karena dalam kepemimpinannya, Anies mengusung Jakarta sebagai kota kolaborasi. Artinya, banyak pihak hingga warga individu bisa ikut membangun Jakarta.
"Kita ini kota kolaborasi, tentu kita mengajak semua masyarakat berkolaborasi bersama untuk saling membantu satu sama lain. Tidak hanya Dubes," katanya.
Mmm... Semua pihak bahu membahu membantu, buzzerp malah memecah belah. Begitulah sampah demokrasi.
