"Mengkorupsi istilah namanya gotong royong, kalau gotong royong itu yang mampu membantu yang susah, yang susah kontribusi kalau gak punya uang, tenaga misalnya," kata dia kepada IDN Times, Minggu (11/7/2021).
"Ini merusak kaidah bahasa Indonesia menggunakan istilah gotong royong untuk motif bisnis murni," ujarnya.
Faisal Basri mengatakan bahwa pemerintah sudah menyatakan bahwa pandemik adalah isu publik dan tak bisa dijadikan privat karena hanya kalangan yang memiliki uang yang bisa mengakes vaksin berbayar seperti ini.
Dia mengatakan bahwa sejak awal holding BUMN farmasi memandang vaksinasi sebagai peluang bisnis.
"Kalau ini, gotong royong pun dikorupsi apa gotong royongnya ini kan egois, orang yang punya uang dapat akses, orang yang gak punya uang, ya kamu tunggu dulu (karena) gak punya uang," ujar dia.
"Makanya saya katakan biadab," lanjutnya.
Jual beli vaksin COVID-19, kata Faisal Basri, wajib untuk dilawan karena sudah melampaui batas nalar nurani dan tak bisa ditoleransi.
Menurut dia, BUMN seharusnya menjalankan tugas untuk mendukung misi negara yakni secepat mungkin menyehatkan rakyat salah satunya lewat vaksinasi.
"Mengutamanakan yang risikonya tinggi bukan mengutamakan yang punya uang, (vaksinasi itu) berbasis risiko," kata Faisal.
Dari pada menyediakan vaksinasi berbayar, Faisal menyarankan agar holding BUMN farmasi seperti Kimia Farma dan Bio Farma bisa menyediakan vaksin yang terintegerasi dengan program vaksin gratis. Karena jika vaksinasi berbayar dilakukan, pelayanan juga akan menyesuaikan kebutuhan si pembayar.
"Jadi kita harus menggalang protes rakyat untuk menghentikan kezaliman ini, zalim sama biadab sama," ujarnya.
(Sumber: IDNTimes)
