Dugaan tersebut disampaikan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab atau Don Adam melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, Sabtu (31/7).
"Akun pribadi SMI (Sri Mulyani Indrawati) dikelola dengan uang negara?" begitu kata Don Adam mengawali analisisnya mengenai pengelolaan akun medsos Sri Mulyani.
Pada unggahannya, Don Adam turut menyertakan dua tangkapan layar berisi lowongan sebagai kontributor konten akun medsos Sri Mulyani. Lowongan tersebut diperuntukkan bagi pegawai Kemenkeu di seluruh unit eselon 1.
"Biro KLI (Komunikasi dan Layanan Informasi) akan menyiapkan surat tugas atau SK Tim sebagai dasar penugasan dengan periode pelaksanaan tugas hingga 31 Desember 2021," demikian bunyi lowongan yang dibagikan Don Adam.
"Akun media sosial pribadi Menkeu Sri Mulyani dikelola dengan uang APBN lewat belanja Biro KLI Kemenkeu, dan sekarang melalukan rekrutmen untuk bisa memiliki cyber troopers alias cyber army alias buzzeRp," tambah Don Adam.
Kabar tersebut pun cukup mencengangkan. Sebab, kata Don Adam, dugaan penggunaan uang negara untuk pengelolaan medsos Menkeu dilakukan di tengah pemotongan dan realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dengan alasan pandemi Covid-19.
"Anggaran Kementerian dan Lembaga dipotong. Perjalanan Dinas Jenderal TNI dan Polisi dipotong. Gaji ke-13 dan THR ASN tidak dibayarkan penuh oleh negara," kritiknya.
Atas dasar itu, ia meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) turun tangan melakukan audit atas dugaan penggunaan anggaran Biro KLI tersebut.
"KPK juga harus mengusut korupsi ini. Jelas dan terang benderang," demikian Don Adam. [rmol]
