“Pernyataan itu bukan sekadar keceplosan, tetapi merupakan cara pandang yang terpendam dalam pikiran selama ini. Persoalan Papua itu sudah rumit, kok ini pejabat negara secara terang benderang hendak menjadikan Papua sebagai pembuangan ASN yang tidak mampu. Memangnya Papua tempat pembuangan. Hal-hal seperti ini yang membuat orang Papua itu tidak nyaman,” jelas Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/7/2021).
Menteri Sosial Tri Rismaharini memarahi pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung pada Selasa (13/7), ketika meninjau dapur umum yang tidak sesuai harapannya.
“Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya nggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua,” ujarnya seperti dilansir berbagai media.
Menurut Engelina, Mensos Risma boleh saja memarahi pegawai, tetapi mengapa harus menjadikan Papua sebagai tempat hukuman bagi ASN. Pernyataan Mensos ini sangat mengganggu karena yang ada di pikirannya itu Papua sebagai tempat pembuangan.
“Kalau seperti ini ya, apa yang kita mau harapkan untuk mereka menyelesaikan masalah Papua. Justru mereka membuat masalah baru. Saya kira, tidak ada salahnya Mensos Risma mundur atau diganti, sehingga memberikan kesempatan kepada figur yang utuh melihat Indonesia,” tegas Engelina.
Mantan Anggota DPR RI ini, mengatakan, persoalan di Papua, Maluku dan NTT itu sudah berat, karena merupakan provinsi termiskin di Indonesa. “Yang benar itu, Mensos kirim pegawai yang terbaik di Indonesia ke Papua untuk bantu selesaikan kemiskinan, bukan kirim masalah dari Jawa Barat ke sana,” tuturnya.
Menurut Engelina, kinerja Mensos dalam menyalurkan bantuan di masa darurat seperti ini juga tidak terlalu sesuai harapan. Dalam situasi seperti saat ini, diperlukan pimpinan yang lebih tenang dan responsif.
“Pernyataan itu, saya kira keliru besar. Tidak pantas keluar dari seorang pejabat negara seperti menteri. Jadi, ya ikhlas mundur. Cari orang Papua untuk gantikan dia. Banyak orang Papua lebih baik,” tegasnya.
Sebenarnya, kata Engelina, Mensos Risma melakukan kekeliruan ketika melangkahi Gubernur DKI Jakarta, ketika tidak berkoordinasi dengan Pemda DKI ketika mengurus pengemis di Jakarta. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Alor, tetapi respon Bupati Alor lebih lugas.
“Di Alor itu hanya kena batunya saja. Jadi, kalau ditanyai bagaimana tanggapan saya, ya mundur saja karena itu yang baik. Bisa juga Presiden Jokowi mengganti dengan orang lain. Masih banyak yang bisa,” katanya. (Ind)
