[PORTAL-ISLAM.ID] Di negeri ini, setiap prestasi harus diakui sebagai buah kerja dari presiden. Kalau tidak, siap-siap menerima serangan buzzeRp.
Seperti ketika DKI Jakarta menyalurkan BST untuk warganya. Warga yang dapat tentu saja senang. Karena memang ekonomi sedang sulit-sulitnya, akibat kebijakan penanganan covid-19 yang plin-plan.
Namun lain hal dengan buzzeRp. Mereka kompak meradang, lalu kejang-kejang.
Berawal saat seorang warga Jakarta dan juga aktivis ekofeminisme, Maudy Asmara membagikan kebahagiaan warga yang menerima BST.
Tak ada angin, tak ada hujan, buzzeRp mulai meradang. Tak butuh waktu lama, buzzeRp langsung berkerumun di twits Maudy.
"Itu dari presiden loh. Bukan dari Anies Baswedan," sindir buzzeRp sembari menyertakan link berita tertanggal 3 Mei 2020.
"Sebenarnya sih nggak ada yang mengklaim mbaknya aja sensi 🤣🤣," jawab Maudy dengan emoticon ngakak yang malah bikin buzzeRp kejang-kejang.
"Mbak juga baca ini yah biar nggk mengklaim dari @aniesbaswedan saja bantuannya," sambut buzzeRp. Lagi-lagi menyertakan link berita tahun 2020 lalu.
"Tuh kan g****knya ketauan," balasan santai dan singkat Maudy ini bikin emosi buzzeRp makin memuncak.
"Guoblok kok teriak guoblok. Link segitu nyata masih bertanya," emosi buzzeRp pun meledak.
Sebelumnya Anies Baswedan sudah menjelaskan secara gamblang tentang formasi BST yang berasal dari APBD DKI Jakarta dan APBN.
BST DKI sudah dianggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) senilai Rp 604 miliar. Total penerima bansos tunai DKI secara keseluruhan berjumlah 1.844.833 kepala keluarga (KK).
"Yang menerima bantuan BST DKI 1 juta (KK) dibantu melalui APBD oleh Pemprov, 837.000 itu melalui Kemensos," ucap Anies Baswedan.
Sebagai informasi, BST DKI yang ditanggung Pemprov Jakarta sebesar 1.007.379 KK yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jakarta Pusat sebanyak 55.346 KK, Jakarta Utara 210.344 KK, Jakarta Barat 79.346 KK, Jakarta Selatan 160.733, Jakarta Timur 497.490 KK, dan Kepulauan Seribu 4.120 KK.
Tapi buzzeRp tetap ngotot semua itu berasal dari Jokowi, bukan dari APBD atau APBN.[wba]