Ratusan massa aksi dari beberapa aliansi berdemonstrasi di perempatan Pasar Sentral Wua-wua. Selain berorasi menolak kedatangan Presiden Jokowi, demonstran juga membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Kadin. Kedua bendera ini dicabut demonstran di sepanjang jalan yang dipasang dalam rangka menyambut Munas Kadin.
Aksi mereka itu dilatarbelakangi penolakan Munas Kadin yang tetap diselenggarakan meski pandemi Covid-19 sedang meningkat di Kota Kendari. Bahkan, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir termasuk terkonfirmasi Covid-19 saat ini.
Dalam orasinya itu, massa aksi juga membawa baliho bertuliskan Jokowi the King of Lif Service, Jokowi Pembunuh Demokrasi, Jokowi Otoriter, Jokowi Stop Pajaki Rakyat, Jokowi Remehkan Covid-19.
Menurut Koordinator aksi, Anhar, terdapat beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi yang saat ini sangat menyengsarakan masyarakat. Salah satunya memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bahan-bahan kebutuhan pokok atau sembako.
“Kebijakan adanya pajak sembako, tidak pro terhadap rakyat,” ujarnya.
Anhar menambahkan, penolakan kegiatan Munas VIII Kadin Indonesia karena pemerintah melegitimasi terjadinya perkumpulan massa di Kota Kendari.
“Sangat tumpul menegakkan supremasi hukum. Menolak Munas Kadin karena melihat kondisi Kota Kendari kasus penyebaran Covid-19 lagi meningkat. Bahkan Wali Kota Kendari terpapar Covid-19, tapi ironisnya Munas Kadin tetap dipaksakan,” ucapnya.
Menanggapi pembakaran bendera tersebut, Media Center Panitia Lokal Munas Kadin, La Ode Rahmat Apiti, mengatakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menolak munas diperbolehkan karena itu aspirasi, namun jangan melakukan tindakan pembakaran bendera.
“Bendera atribut paling ‘suci’ bagi setiap organisasi, siapa pun tidak akan menerima jika atributnya dibakar apalagi bendera yang menjadi simbol terhormat Kadin,” jelasnya.
(Sumber: Sultrakini)
[VIDEO - Bendera PDIP dan Kadin Dibakar Demonstran]
