Kritik yang disampaikan dalam 9 slide postingan di Instagram tersebut bertuliskan "Kami Bersama Presiden Jokowi".
Tapi di slide selanjutnya terdapat lanjutan kalimat "Tapi Boong" beserta berbagai kritik, alasan, serta sumber referensi.
Ketua BEM FISIP Unpad 2021, Virdian Aurellio Hartono mengatakan, postingan tersebut merupakan kritik yang diposting dalam kegiatan 'Pekan Melawan'.
"Kami tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia. Di sana, terdapat kegiatan pekan melawan. Kita semua elemen yang ada di dalamnya bisa membuat berbagai konten (mengkritisi berbagai isu) pandemi, HAM, korupsi, dan sebagainya," ujar Virdian saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/7/2021).
Virdian menjelaskan, saat membuat kajian, ada beberapa pemantik yang membuat pihaknya memosting hal tersebut.
Mulai dari sikap Rektor Unnes hingga pernyataan BEM salah satu kampus di Bali.
"BEM dari Bali bikin postingan menolak pernyataan BEM UI. Intinya mereka bersama Jokowi, ga usah turun, kami akan lawan BEM. Kemudian ada kata-kata kadrun. Buat kami itu tidak intelek dan menjilat kekuasaan," tutur dia.
Setidaknya, ada beberapa kritik yang disampaikan BEM FISIP Unpad. Mereka menilai, pemerintahan Jokowi sering melahirkan kebijakan absurd yang justru merugikan masyarakat Indonesia.
Yakni pertama, presiden anti ktitik, yang kritik kena delik hingga diserang buzzer.
Sepanjang 2019, terdapat 1.084 penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat, terutama saat aksi Reformasi Dikorupsi (dilansir dari catatan YLBHI).
Tahun 2020 juga menjadi tahunnya kekerapan aparat kepada massa aksi Tolak Omnibu Law yang terjadi di Indonesia.
Bahkan BEM UI dan BEM KM Unnes menjadi korban serangan digital dan mendapat panggilan rektorat karena mengkritik Jokowi.
Kedua, presidennya pakai baju adat, tapi di negaranya masyarakat adat dikriminalisasi. Setidaknya, terjadi 51 kriminalisasi terhadap masyarakat adat sepanjang 2019, termasuk penangkapan tokoh adat Laman Kinipan, Effendi Buhing pada 2020.
"Ketiga, presiden bilang A, jajarannya malah B. Seperti kasus Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK," ucap dia.
Keempat, pemimpin bingung hadapi krisis, anti lockdown, hingga kebijakan bermasalah. Ini berkaitan dengan karut marutnya penanganan Covid-19 hingga beberapa kebijakan kontroversial yang dijeluarkan seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja.
Kelima, kursi pejabat publik hingga komisaris BUMN yang diisi keluarga dan rekan dekat.
(Sumber: Kompas)
— BEM FISIP UNPAD (@bemfisipunpad) July 14, 2021
