Ok, ini tulisan politik saya.
Karena tiap menulis dari sisi kemanusiaan selalu dikaitkan politik, well this is it: pendapat bluntly saya soal penanganan pandemi.
I have to agree dengan thread pak Faisal Basri:
“Belajarlah dari sejarah penanganan tsunami Aceh. Komandannya jelas dan purnawaktu, juga para pembantu inti. Penanganan satu pintu. Ada rencana aksi yang jelas, tak gonta-ganti. Tak dengar ada kasus korupsi. Dipuji masyarakat internasional. Hasilnya membanggakan.”
Apa kunci dari menangani krisis? It’s Leadership. Kepemimpinan. Tetapi yang lebih penting: Political Will!
Saya ingat betul ketika berbincang dengan bp Kuntoro Mangkusubroto himself. Saya tanya mengapa beliau bersedia menjadi Ketua BRR Aceh. Padahal saya tau, situasi yang sangat tidak mudah. Jawaban beliau singkat, bahwa sebelum memutuskan bersedia, beliau meminta kepada kepala negara, JAMINAN agar tidak diganggu.
Memang perlu ketegasan dari kepala negara, sebagai politikus individual yang memiliki kuasa tertinggi di negara ini untuk berani memutuskan, mana yang ‘business as usual’ dan mana krisis kemanusiaan yang harus dijauhkan dari aneka political and oligarchy hanky-panky. Ya tentu saja situasi antara tsunami Aceh 2004 dan pandemi saat ini berbeda. Namun, behaviour partai politik, oligarki, PNS/ASN, socio-economy, apapun itu.. hampir sama. Apalagi permainan keserakahan karena biaya politik di negara ini tidak murah. Tapi tetap perlu ada batas, dan pandemi ini seharusnya menjadi batas.
Cukup lah kita dengar aneka ‘bancak-an’ pada proyek infrastruktur, tambang, pariwisata, dan lain-lainnya itu. But for God’s sake, please stop, khusus untuk pandemi ini saja dulu.
There’s a saying di antara politikus: agar damai maka perlu berdosa bersama. Itulah bagi-bagi jatah. Jadi bagaimana agar tidak terjadi pada pandemi ini? Maka perlu meniru seperti penanganan tsunami, yaitu:
Komitmen untuk tidak melakukan dosa bersama tersebut!
Pandemi memang berat dan sulit, namun akan menjadi sangat teramat sulit bila tetap berdosa bersama. Saling tuduh saling perintah saling menyalahkan, namun semua tangan sambil merampas, sementara rakyatnya tetap terpecah. Inilah sulitnya bila kanan bertemu kanan.
Pada akhirnya saya juga setuju tulisan @fullmoonfolks:
“Mau gimana juga, yang punya beban akuntabilitas dan dimintain pertanggungjawaban ya pemerintah, mandatnya jelas, kontrak politiknya ada di konstitusi. Sesama warga udah paling bener saling jaga saling bantu, jangan mau dibikin berantem sendiri.”
Oh ya, sebelum kalian caci maki saya, I have to make disclaimer:
Saya bukan pemilih Presiden SBY, ketika itu saya golput. Sejak punya hak pilih, saya hanya sekali memakai hak pilih saya, yaitu Pilpres 2014, dan saya memilih Presiden Joko Widodo. Tetapi 2019 saya memutuskan kembali golput. Jadi tulisan saya soal penanganan pandemi, tidak ada hubungannya dengan politik. Apalagi bertujuan makar seperti tuduhan beberapa orang. Jauhh bung!
(By Agnes L Fera)
*fb
