Hati-hati, jangan sampai salah mengerti. Nanti terjebak dalam kebingungan narasi/permainan pemerintah soal vaksin COVID-19 dan diserang buzzer.
Vaksin gratis tetap ada, namanya vaksinasi program yang dibiayai APBN.
Ada juga vaksin gotong royong yang terdiri dari dua wujud: 1) untuk karyawan, keluarga, atau individu lain terkait keluarga yang dibebankan pada keuangan perusahaan; 2) untuk individu/perorangan yang biayanya ditanggung sendiri.
Jenis vaksinnya beda. Vaksin gratis pakai Sinovac, AZ dll. Vaksin gotong royong pakai salah satunya Sinopharm (Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/4643/2021) yang diadakan oleh Bio Farma (Persero).
Sinopharm jelas bisnis. Makanya diatur harga pembelian Rp321.660/dosis dan tarif maksimal pelayanan Rp117.910. Per orang butuh 2 dosis/suntik. Berarti biaya vaksin dan pelayanan per orang totalnya Rp879.140. Ada margin/keuntungan 20% per dosis vaksin dan 15% per tarif pelayanan.
Masyarakat jangan mau dibuat pusing oleh pemerintah. Pokoknya fokus masyarakat adalah vaksin tersedia, aman, manjur/bermanfaat untuk melindungi diri dari Covid-19, ada pertanggungjawaban hukum dan medis bila terjadi KIPI, mudah diakses dan cepat, serta gratis.
Yang mau bisnis (sekarang atau nanti), silakan berbisnis. Tapi jangan coba-coba menggunakan KEKUASAAN/WEWENANG untuk MEMAINKAN SUPPLY-DEMAND. Misalnya, jangan sampai vaksin gratis dibuat langka sehingga masyarakat kepepet dan terpaksa beli yang berbayar di gerai Kimia Farma.
Jika Anda punya 7,5 juta dosis Sinopharm sesuai kontrak sampai September 2021, jangan persulit masyarakat kalau Anda bingung buang barangnya ke mana.
Saya curiga bunyi Pasal 22A Permenkes 19/2021: Fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta dan milik BUMN yang telah melakukan vaksinasi program dan akan melakukan vaksinasi gotong royong harus terlebih dahulu MEMBERHENTIKAN pelayanan vaksinasi program.
Lagi pula kita perlu tanya ke pemerintah, gotong royong itu apa, sih? Manifestasi konkretnya apa? Apakah perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang terafiliasi dengan pejabat aktif, sudah membuktikan mau bergotong royong beli vaksin Sinopharm? Atau mereka malah menyuruh karyawannya merembes diam-diam ke vaksinasi program yang gratis?
Menkes jangan cuma manis di mulut. Ayo, kita cek untuk contoh/perbandingan. Saya asumsikan 1 karyawan memiliki 1 anak dan 1 suami/istri sehingga biaya vaksin gotong royong Sinopharm per karyawan dan keluarganya 3 x Rp879.140 = Rp2.637.420. Data jumlah karyawan/mitra saya ambil dari rilis resmi perusahaan dan Laporan Keuangan terbaru.
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Dompet Karya Anak Bangsa (Gopay). Mendikbud Nadiem Makarim adalah pemegang saham. Publikasi resmi mereka mempunyai jumlah mitra driver sebanyak 1,7 juta orang. Biaya vaksinasi gotong royong mitra dan keluarganya: (1,7 juta x 3) x Rp879.140 = Rp4,48 triliun!
PT Mahaka Media Tbk. (ABBA). Menteri BUMN Erick Thohir adalah pemegang saham pengendali. Jumlah karyawan 753 orang. Biaya vaksin (753 x 3) x Rp879.140 = Rp1,98 miliar. (tapi bagus juga sebelum beli vaksin selesaikan dulu notasi khusus Bursa soal laporan keuangan 2020 dan ekuitas negatif)
PT Adaro Energy Tbk. (ADRO). Presdir adalah Boy Thohir, kakak Menteri BUMN. Menparekraf Sandiaga Uno melalui Saratoga adalah pemegang saham. Jumlah karyawan 9.550 orang. Biaya vaksin gotong royong: (9.550 x 3) x Rp879.140 = Rp25,1 miliar.
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX). Sandiaga Uno juga terafiliasi di sini via Saratoga. Jumlah karyawan 2.173 orang. Biaya vaksin: (2.173 x 3) x Rp879.140 = Rp5,7 miliar.
Dari BUMN, kita ambil Telkom. Jumlah karyawan 24.276 orang. Biaya vaksin gotong royong: (24.276 x 3) x Rp879.140 = Rp64,02 miliar.
Dari perusahaan swasta besar, kita ambil yang terbanyak karyawannya.
PT Astra International Tbk. (ASII). Dia juga salah satu pemegang saham Gojek dan baru mendapatkan investasi dari Telkomsel sebesar Rp6,4 triliun. Jumlah karyawan 125.202 orang. Biaya vaksin (125.202 x 3) x Rp879.140 = Rp330,2 miliar.
PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF). Jumlah karyawan 91.102 orang. Biaya vaksin gotong royong: (91.102 x 3) x Rp879.140 = Rp240,27 miliar.
PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Jumlah karyawan 25.757. Biaya vaksin gotong royong: (27.757 x 3) x Rp879.140 = Rp73,2 miliar.
Coba kita lihat mau keluar uang berapakah perusahaan-perusahaan itu untuk vaksin gotong royong karyawan dan keluarganya; atau malah mendorong karyawannya berpencar ikut program vaksin gratis supaya tidak keluar uang. Gotong royong, lho!
Masyarakat sudah lebih dahulu kalau urusan gotong royong, mulai dari menaruh makanan di gagang pintu warga yang sedang isoman hingga menyumbang alat kesehatan buat sesama.
Satu hal lagi. Saya menduga Sinopharm ini adalah pembuka jalan bagi bisnis vaksin selanjutnya. Perlu diingat, Agustus nanti akan masuk vaksin Pfizer.
Saya baca Laporan Keuangan Pfizer tahun 2020, mereka telah mengeluarkan investasi untuk riset sebesar US$1 miliar (Rp14,5 triliun). Tentu modal harus balik, cuan harus lancar.
Nanti kita lihat saja perusahaan swasta nasional dan swasta asing mana yang ditunjuk langsung oleh Menkes sebagai penyedia dan harga pembeliannya berapa, tarif layanannya berapa, margin/keuntungannya berapa.
Siapa saja konglomerasi yang ada di bisnis farmasi dan rumah sakit, bisa kita cari sendiri datanya. Ada Kalbe Farma (KLBF), Siloam (Lippo), Sarana Meditama Metropolitan (SAME/EMTK), Sido Muncul (SIDO)... Kita tidak tahu mana yang akan ditunjuk sebab kita bukan pejabat.
Ya, mungkin benar. Dokter/ahli kesehatan tidak diperlukan dalam situasi pandemi begini untuk menjadi Menkes.
Yang diperlukan adalah bankir, ahli akuntansi, buzzer, tim lobi, dan market-maker di bursa yang bisa mengendalikan manajer investasi.
Salam Cuan Vaksin.
(By Agustinus Edy Kristianto)
