[Catatan Agustinus Edy Kristianto]
Kritik, yang sering kita bicarakan di sini, mendapat konfirmasi ilmiah dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis kemarin (18 Juli 2021).
Mayoritas merasa sangat/cukup besar (73,8%) terjadi penyalahgunaan anggaran negara untuk pengadaan vaksin.
Tingkat kepercayaan pada kemampuan Presiden Jokowi menangani Covid-19 pun menurun 4 bulan terakhir.
Internasional pun merespons serupa.
The New York Times, kemarin, menulis judul: "The Pandemic Has a New Epicenter: Indonesia".
Dikutiplah Dr. Budiman, epidemolog Indonesia yang tinggal di Australia. Dia sudah memprediksi sejak setahun lalu Indonesia akan menjadi pusat pandemi karena alasan kepadatan populasi dan sistem kesehatan yang lemah.
Bloomberg menyoroti masalah rendahnya sense of crisis dan social sensitivity para pejabat. Foto jalan-jalan sejumlah pejabat ke luar negeri dan rencana vaksin berbayar disebut sebagai pemicu kemarahan masyarakat, mengapa negara mengizinkan segelintir orang ambil untung dari jualan vaksin.
Semua itu sudah sering kita bicarakan. Masalahnya belum seluruhnya dieksekusi Presiden.
Mungkin betul ada masalah komunikasi. Tapi, bagi saya, di balik itu ada faktor ketamakan sejumlah pejabat yang memperberat bobot ketidakpercayaan masyarakat terhadap Presiden. Jika masyarakat tidak percaya, kebijakan apapun sulit terlaksana.
Sejam lalu akun FB Presiden Jokowi mengunggah "vaksin terbaik adalah vaksin yang sudah tersedia dan paling cepat Anda dapatkan".
Tapi ada hal lain yang juga perlu. 'Vaksin' terbaik adalah (juga) perombakan total terhadap pejabat yang bertanggung jawab menangani Covid-19.
Pejabat yang tidak serius, pejabat yang tidak cakap, pejabat yang membisniskan pandemi, pejabat yang sibuk menyelamatkan bisnis keluarga, pejabat yang heboh sinetron, pejabat yang jalan-jalan, pejabat yang makelar order vaksin, pejabat yang main mata dengan big pharm... harus dipereteli dari struktur kekuasaan.
Disekat!
Masyarakat, dengan segala lebih-kurangnya, sudah berkorban untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Ada yang dikurung 3 hari karena divonis melanggar PPKM, ada yang dipukuli Satpol PP...
Tapi melihat pejabat yang tidak cakap dan seenaknya marah-marah, tidak satu suara dalam kebijakan, heboh pencitraan, dan berlagak mengimbau adalah menjijikkan. Survei LSI menunjukkan mayoritas masyarakat mengerti Covid-19 dan paham apa itu prokes.
Selain keputusan apakah PPKM berlanjut atau tidak, rasanya kita perlu lihat, siapa saja pejabat yang 'dihukum' karena tidak cakap dan melenceng selama penanganan Covid-19.
Tidak ada hukuman sama dengan tidak ada kepercayaan terhadap Presiden.
Tidak ada kepercayaan sama dengan kredibilitas Presiden makin keropos.
Semakin keropos kredibilitas, selamat datang kehancuran Indonesia.
Dan, kita akan mencatat dalam sejarah bahwa Presiden Jokowi andil besar dalam kehancuran itu.
Salam.
(Agustinus Edy Kristianto)
