Bandar adalah para pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk sesungguhnya mengatur negara, baik secara kasat mata maupun tidak.
Mereka kombinasi kekuatan politik/birokrasi dan bisnis/ekonomi dengan satu tujuan: power!
Fenomena ini kerap terjadi pada setiap periode kepresidenan.
Betul kata Ahli Hukum Bivitri Susanti bahwa faktor ada pihak yang tidak ingin kehilangan kenyamanan dan menghadapi potensi ketidakpastian suksesi politik adalah beberapa hal yang bisa kita baca sebagai salah satu motif.
Tapi saya tak mau mengomentari apa yang tampak di media. Bantahan Jokowi bagi saya tidak penting.
Yang justru penting adalah menelisik apa yang terjadi di balik layar dan apakah itu sejalan dengan cita-cita Konstitusi. Mengungkapkan apa yang ingin mereka sembunyikan adalah ‘revolusi’ yang bisa kita tempuh.
Mengapa suatu Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…
Jadi pertanyaannya kita ubah. Bukan apakah Jokowi harus 3 periode melainkan mengapa bisa dia terpilih 2 periode?
Apakah tujuan konstitusi tercapai?
Jika tidak, buat apa kita berdebat soal 3 periode.
Menurut saya ada 4 masalah Indonesia sekarang: 1) Kepemimpinan dan birokrasi yang lemah karena mudah diatur bandar; 2) potensi krisis ketidakadilan sosial; 3) potensi krisis ekonomi karena pengelolaan negara yang dibuat seperti model fund manager; 4) korupsi.
Paduan 4 pokok masalah itu bisa kita cium dari kebijakan dan tendensi kepemimpinan Jokowi selama 2 periode ini.
Betul ada pembagian jutaan sertifikat, tapi Reforma agraria yang dijanjikan tidak mengubah struktur kepemilikan lahan nasional secara mendasar yang masih berada di tangan konglomerat.
Proyek infrastruktur tidak optimal menyerap tenaga kerja tetapi justru cenderung menjadi instrumen investasi swasta nasional dan asing.
Revolusi 4.0 tidak menjadikan teknologi sebagai sarana untuk mendistribusikan keadilan dan menningkatkan ekonomi riil di masyarakat tapi menjadi pintu masuk bagi segelintir swasta untuk melakukan kapitalisasi.
Pengisian jabatan publik strategis di tingkat elite kelihatan sekali nuansa akomodasi kepentingan ekonomi tertentu yang pada akhirnya kental benturan kepentingan (lihat status-status saya sebelum ini tentang investasi Telkomsel-Gojek, sengketa bisnis Rekind PAU, Prakerja, Jiwasraya, Asabri, dsb).
Itu semua urusan duit triliunan!
Legislasi yang terjadi selama periode Jokowi juga terlihat cenderung melemahkan lembaga negara independen dan fungsi kontrol sosial. Revisi UU KPK, UU ITE, contohnya.
Belum lagi penguasaan ‘total’ terhadap proses legislasi aturan sapu jagat UU Cipta Kerja oleh sekelompok swasta yang akhirnya memuluskan urusan bisnis (perpanjangan kontrak batu bara/PKP2B, misalnya).
Yang justru perlu dilihat adalah bukan Jokowi-nya melainkan proses di balik apa yang saya sebut sebagai sirkulasi bandar di tingkat elite yang berkepentingan terhadap kekuasaan/jabatan kepresidenan.
Saya pikir sekarang tengah terjadi transisi ke arah pergantian komposisi bandar itu dengan pola main yang agak berbeda. Mereka membonceng citra sebagai ‘manusia baik’ di mata publik.
Jika pada pemerintahan SBY yang banyak muncul adalah kasus proyek pemerintahan, sekarang lebih ‘canggih’ karena menggunakan dalih investasi, teknologi digital, raksasa ekonomi dan semacamnya.
Akhirnya negara pun menyokong kepentingan segelintir swasta untuk menumbuhkan portofolio bisnisnya.
Anda bisa cek sendiri rekam jejak dan latar belakang sejumlah pembantu Jokowi dan bagaimana kiprah mereka bermain di lapangan bisnis, pasar modal, partai politik, ormas, dll, dan bagaimana relasinya satu sama lain.
Jadi, jika di awal tulisan ini saya menyebut spekulasi, itu artinya pasar tawar-menawar kepentingan lagi terjadi di tingkat elite yang nantinya akan membentuk kesepakatan baru di antara para bandar.
Ini bahaya, sebab isu 3 periode mau tidak mau mensyaratkan terjadinya perubahan Konstitusi.
Jika pintu ini dibuka, ia akan bergerak sangat liar dan berpotensi dirasuki kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan umum dan itu akan mempengaruhi sekali sendi kehidupan kita semua.
Sekarang, pilihan bijak bagi kita adalah untuk terus fokus memperbaiki gelas ukur kita: menambah wawasan, melatih nalar, menelisik bukti.
Kita perlu cerdas dan rasional supaya tidak terus menerus diperlakukan sebagai ritel yang culun alias pemilih yang bodoh.
Jangan mudah terseret ucapan dan janji elite.
Jangan mudah tergiur citra baik dan bersih yang dilempar bandar.
Ingat, di mana ada spekulasi, di situ ada bisnis.
Salam Pilpres 2024.
(By Agustinus Edy Kristianto)
