Hal itu dilakukan setelah beredar video Amon Djobo memarahi Tri Rismaharini dan tiga pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) di rumah dinasnya bulan lalu.
Pencabutan dukungan dan rekomendasi PDIP dari Amon tertuang dalam surat bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang diteken oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 2 Juni 2021.
“DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Amon Djobo dan Imran Duru, mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan,” demikian bunyi surat tersebut.
Tertulis juga bahwa DPP PDIP menyatakan mencabut surat bernomor 3628/IN/DPP/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Pilkada Serentak Tahun 2017 dan dinyatakan tidak berlaku.
Selanjutnya, DPP PDIP menginstruksikan DPC PDIP Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh pimpinan dan anggota Fraksi PDIP di DPRD Alor terkait pencabutan rekomendasi dan dukung yang telah dilakukan.
Sebelumnya, Amon Djobo marah besar terhadap Tri Rismaharini. Kemarahan itu, dia lampiaskan kepada sejumlah staf Kemensos yang datang di Alor beberapa waktu lalu
Kemarahan Amon terekam dalam bentuk video yang tersebar di media sosial berdurasi 2 menit 20 detik.
Dalam video itu, terlihat tiga staf Kemensos sedang duduk di depan Bupati Amon. Dia kemudian memarahi Risma terkait Program Keluarga Harapan atau PKH yang diberikan melalui Anggota DPRD. Bukan lewat pemerintah Kabupaten Alor.
Amon menyebut Risma tidak bisa bekerja. Hanya bisa menanam pohon dan bunga di Surabaya.
“Menteri model apa itu, menteri model begitu. Dia tidak pernah datang di Alor kok. Pimpin Surabaya hanya tahu tanam pohon dan bunga, tahu apa dia!” kata Amon dengan nada tinggi.
Kekesalan Amon dipicu lantaran penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin di wilayahnya disalurkan bukan melalui Pemerintah Daerah, melainkan kepada anggota DPRD.
Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor. Ia juga akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo.
Peristiwa tersebut berlangsung medio April 2021 dan kembali viral belum lama ini di sosial media.
Dikonfirmasi, Amon membenarkan peristiwa tersebut.
"Saya marah karena pemerintah daerah dilangkahi dan dilecehkan, oleh Kementerian Sosial. Nanti presiden dan pemerintah pusat dikira pemerintah daerah tidak bekerja," tegas Amon.
[VIDEO]
