Sosok lulusan sekolah hukum Rutgers itu dinominasikan oleh Presiden AS Joe Biden dan dikonfirmasi oleh Senat pada Kamis (10/6) dengan suara mendukung 81 berbanding 16. Namun demikian, tugas Quraishi saat menjabat Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (Ice) selama pemerintahan Bush dan perannya dalam perang Irak telah menuai kritik.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis sebelumnya pada April, Dewan Hubungan Islam Amerika, sebuah kelompok advokasi hak-hak sipil Muslim, menyuarakan keprihatinan tentang masa lalu profesional Quraishi. "Ice tetap prihatin tentang kurangnya kejelasan atas pengalaman profesional masa lalu Hakim Quraishi dalam melayani bersama tentara dalam memberikan nasihat hukum tentang penahanan di Irak selama masa penyalahgunaan militer AS dan masa jabatannya di Ice selama tahun terakhir pemerintahan Bush," ujar Direktur departemen urusan pemerintah ICE, Robert McCaw seperti dilansir laman The Guardian, Ahad (13/6).
Menurutnya, baik Hakim Quraishi, Gedung Putih, atau Kongres tidak membahas pengalaman kerja sebelumnya dan mereka juga tidak secara terbuka memeriksanya. Sementara Ice terus meminta Quraisy untuk mengklarifikasi pengalaman profesionalnya di masa lalu. "Sementara itu, kami berharap dia memenuhi tugas seorang hakim dengan menjunjung tinggi hak-hak semua warga negara Amerika, termasuk Muslim," ujar McCaw.
Putra imigran Pakistan, Quraishi lahir di New York City dan dibesarkan di New Jersey. Setelah lulus sekolah hukum, Quraishi dua kali dikerahkan ke Irak pada 2004 dan 2006 di mana ia menjadi jaksa militer dan mendapatkan pangkat kapten.
Selama bertugas di tentara AS, Quraishi juga menjabat sebagai penasihat hukum untuk operasi penahanan, posisi kontroversial yang belum ia klarifikasi secara terbuka. Quraishi terus bekerja untuk Ice selama pemerintahan Bush, memprovokasi kemarahan aktivis sayap kiri dan organisasi Muslim.
Asosiasi Pengacara Muslim Amerika mengatakan kepada Law360 bahwa kelompok itu tetap prihatin dengan kurangnya transparansi seputar keterlibatan hakim dengan tentara AS sebagai penasihat hukum untuk operasi penahanan di Irak dan dengan (Ice). Kelompok tersebut mengatakan, kegagalan pemerintah untuk berkonsultasi dengan aktivis hukum utama di komunitas Muslim sebelum pencalonan Hakim Quraishi adalah kesempatan yang terlewatkan untuk membangun kepercayaan dan menemukan landasan bersama.[republika]
