Menurut Anggota DPR RI fraksi PKS ini, seandainya Presiden Jokowi melakukan terobosan langsung ke Raja Salman maka ia meyakini jemaah haji Indonesia akan bisa berangkat meski dengan kuota yang sangat terbatas.
Bukhori mengaku bahwa sejak awal dirinya telah konsisten mendorong pemerintah Indonesia dalam melakukan langkah diplomasi yang setara dan produktif terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait ibadah haji 2021.
Ia juga mengaku, sudah dari dulu mendesak Presiden Jokowi berkomunikasi langsung maupun bertemu dengan Raja Salman demi memperoleh kepastian haji bagi calon jemaah haji Indonesia.
Menurutnya, kendati Menteri Agama sebelumnya mengklaim bahwa Presiden Jokowi telah berkomunikasi secara langsung dengan Raja Salman namun hal itu belum mendapat jawaban yang pasti terkait pemberangkatan jemaah haji 2021.
Maka dari itu, Bukhori mempertanyakan keseriusan Presiden untuk turun langsung dalam melobi Pemerintah Arab Saudi.
Lobi tersebut, kata Bukhori, sebenarnya harus dilakukan sejak lama sebagai wujud kesungguhan pemerintah dalam memenuhi hak rakyat Indonesia khususnya umat Islam untuk menunaikan ibadah haji.
Namun, menurutnya, sejauh ini pihaknya tidak melihat adanya upaya serius dari pemerintah untuk memenuhi hak umat Islam di Indonesia menunaikan salah satu rukun Islam tersebut.
“Dengan menyesal harus kami katakan, sejauh ini kami belum melihat adanya usaha serius dari pemerintah dalam rangka penuhi hak umat Islam untuk berhaji. Padahal bisa saja Presiden menelepon langsung, bahkan menghadap langsung ke Raja Salman,” ujar Bukhori Yusuf, Jumat 4 Juni 2021 seperti dikutip dari laman resmi PKS.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan apa yang sudah dilakukan Jokowi sejauh ini untuk mengupayakan pemberangkatan jemaah haji Indonesia.
“Lantas sejauh ini apa saja yang sudah ia lakukan, dimana keberpihakan pemerintah bagi umat Islam?,” tanya Bukhori.
Mengutip Hops.id, Bukhori Yusuf juga menyinggung masalah vaksin yang sebelumnya menghambat calon jemaah haji untuk bisa mengakses wilayah Arab Saudi kini sudah terpecahkan.
Diketahui, belakangan WHO akhirnya memberikan lisensi penggunaan darurat vaksin Sinovac yang sebelumnya menjadi prasyarat Pemerintah Arab Saudi bagi jemaah yang akan melaksanakan haji.
“Dengan masalah yang telah terpecahkan ini, sedianya pemerintah Indonesia bisa sedikit lebih menahan diri untuk tidak mengumumkan pembatalan haji secara prematur sebelum batas waktu terakhir. Sampai pengumuman ini disampaikan, sejujurnya kami masih belum puas atas sejumlah upaya pemerintah dalam melobi Arab Saudi,” ujarnya. [terkini]
