Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR, Benny K Harman dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Polri di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).
“Kalau boleh, di Kejaksaan, Kepolisian, dan Kumham juga dilakukan hal yang sama dan juga harus ada anggarannya di sini. Kalau bisa,” kata Benny.
Usulan pelaksanaan TWK kepada tiga mitranya itu dimaksudkan supaya personel tiga lembaga itu dapat menjalanman tugasnya dengan profesional.
“Tentu maksudnya bukan untuk memecat atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita, tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional supaya ada militansi.
“Saya tidak melihat itu (kerja militan) ada di sini, atau mungkin saya tidak menangkap,” jelasnya.
Menanggapi usulan Politisi PD Benny K Harman ini, Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Gatot Eddy Pramono mengatakan, Polri sudah memiliki tes serupa TWK yang dilakukan terhadap calon anggota Polri.
Selain itu tes juga dilajukan kepada anggota Polri yang akan mengalami kenaikan pangkat.
“Bahkan bukannya tes masuk pada sekolah-sekolah pengembangan, kami sudah ada namanya itu di Propram tes PMK,” katanya.
Dalam menyelenggarakan tes PMK, kata Gatot, Polri tidak menyiapkan anggaran khusus untuk menggelar tes tersebut.
“Kami memang tidak khusus membuat anggaran seperti anggaran tes wawasan kebanggsaan,” katanya.
“Tapi setiap pendidikan itu sudah ada maupun untuk kenaikkan pangkat sudah masuk dalam pembinaan profesionalisme anggota Polri,” jelas Wakapolri Komjen Gatot. [psid]
