"Kabul PK. Batal judex facti PT [Pengadilan Tinggi]. Adili Kembali. Tolak gugatan," demikian dilansir dari situs Kepaniteraan MA, Senin (8/3).
Perkara ini diputus pada 4 Maret 2021 dengan komposisi hakim yang mengadili perkara adalah Is Sudaryono, Hary Djatmiko, Supandi.
Konflik ini bermula ketika Anies pada September 2018 silam mencabut izin reklamasi 13 pulau dari total 17 pulau proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Satu di antara yang dicabut izinnya adalah reklamasi Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Pakci.
Pencabutan izin tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci.
Keputusan Anies itu mendapat perlawanan hukum. Anies sempat kalah di pengadilan tingkat pertama dan banding oleh PT Jaladri Kartika Pakci. Namun di tingkat PK, MA memenangkan Anies.[cnnindonesia]
Alhamdulillah
— Jak๐Shared (@patriot016610) June 11, 2021
Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang di layangkan Gubernur @DKIJakarta Bapak @aniesbaswedan terkait izin Reklamasi Pulau I
Dengan putusan ini Mahkamah Agung mencabut izin Reklamasi. pic.twitter.com/cuTzvfVxl8
