HAJI, KEGAGALAN YANG FATAL
Kegagalan Pemerintah memberangkatkan jamaah haji tahun ini sangatlah fatal. Berbeda dengan tahun lalu, yang memang ditiadakan oleh pemerintah Saudi dan hanya dibuka secara terbatas untuk warganya saja, tahun ini ibadah umroh dan haji kembali dibuka, meski dengan pembatasan.
Dari diskusi yang saya ikuti di DPR, hampir semuanya mengeluhkan lambannya Pemerintah dalam melakukan diplomasi terkait urusan haji. Di tengah-tengah pandemi dan ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia, diplomasi haji tidak cukup dilakukan oleh para pejabat setara Dirjen, melainkan harus dilakukan oleh level yang jauh lebih tinggi. Bahkan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama saja mungkin tidak cukup. Dan level diplomasi yang lebih serius ini, dari keluhan yang saya dengar, tidak dilakukan Pemerintah.
Kegagalan Pemerintah memberangkatkan jamaah haji tahun ini bukan semata mencederai hak-hak jamaah haji dalam posisinya sebagai "konsumen", melainkan harus dilihat sebagai kegagalan Pemerintah dalam memenuhi hak beribadah warga negaranya. Jadi, persoalan ini harus dianggap sangat serius.
Tanda-tanda ketidakpercayaan pemerintah Saudi terhadap pemerintah Indonesia sebenarnya sudah bisa diraba sejak Saudi tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang bisa mengirimkan jamaah umrah, ketika mereka membuka kembali penerbangan internasionalnya sebelum Ramadhan kemarin. Salah satu kendala yang telah lama diketahui oleh para pejabat kita adalah pihak Saudi tidak menerima penggunaan vaksin Sinovac, padahal dalam program vaksinasi yang sudah berjalan di negeri kita, vaksin yang digunakan adalah Sinovac.
Saudi tentu punya alasan kuat kenapa tidak mau menggunakan dan tidak menerima penggunaan vaksin Sinovac oleh jamaah umrah dan haji. Dan mereka punya hak untuk itu. Yang lalai dilakukan oleh Pemerintah kita adalah segera mengatasi persoalan tersebut.
Sayangnya, sejauh yang bisa saya telusuri, dalam satu semester terakhir Pemerintah hanya bersikap wait and see saja. Selain tidak adanya langkah diplomasi khusus yang serius dan otoritatif dari Pemerintah kita, juga tidak ada ketegasan kita bisa memberikan vaksin yang sesuai dengan ketentuan pemerintah Saudi bagi para jamaah haji. Jauh sebelum pengumuman pembatalan haji, seorang politisi dari partainya Presiden bahkan mengeluhkan kalau semua tahapan persiapan haji tahun ini tidak ada satupun yang serius diselesaikan Pemerintah.
Beginilah jika Pemerintah sibuk melakukan asesmen ideologi terhadap warganya, dan Menteri Agamanya sejak awal menjabat sibuk tenggelam pada isu-isu kosmetik. Mereka jadi gagal menjamin hak warga negaranya untuk melakukan ibadah haji. Bagi sebuah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, kegagalan ini sangatlah fatal!
Lucunya, dalam pernyataan resmi Kementerian Agama, mereka terkesan menyalahkan pemerintah Saudi atas kegagalan ini. Jika negeri jiran Malaysia yang sedang lockdown total saja tidak punya kendala memberangkatkan jamaahnya, bahkan mereka mendapatkan tambahan kuota, maka soalnya pastilah bukan di pihak Saudi, tapi di dapur kita sendiri.
Sejarah akan mencatat, di kalangan negeri-negeri Muslim pun, kini Pemerintah kita telah kehilangan kehormatannya.
(By Tarli Nugroho)
*fb penulis
