Penilaian itu disampaikan Managing Director of Political Economic and Policy Studies (Peps) Anthony Budiawan lantaran Yustinus Prastowo tidak ikut membandingkan kehidupan masyarakat antar negara yang dibandingkan.
Parahnya lagi, Yustinus juga tidak membandingkan kemampuan negara dalam membayar utang.
“Dia hanya mantan buzzer, bukan pejabat pemerintah yang baik, tidak mengerti apa-apa, tahunya cuma rasio utang aja,” kata Anthony kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6/2021).
Jika hendak menolak anggapan itu, Anthony Budiawan meminta agar Yustinus untuk mengurai soal rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Lalu bandingkan dengan negara lain.
“Juga bagaimana rasio beban bunga terhadap PDB dibandingkan negara lain,” tegasnya.
Menurutnya, outlook ekonomi nasional tahun 2021 ini masih suram, lantaran defisit masih meningkat tajam berimbas pada rasio utang juga meningkat.
“Defisit anggaran kita di 2020,2021,2022 Rp 1.000 triliun lebih membuat ketahanan fiskal kita rapuh,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam acara Diskusi MEK PP Muhammadiyah: Tafsir Keadilan dalam Rancangan Tarif PPN, Kamis (24/6/2021), Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa proyeksi IMF menunjukkan utang publik Indonesia naik sekitar 8 persen menjadi 38,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2020. Namun angka itu masih rendah dibandingkan dengan negara lain.
Seperti Vietnam pada 2020 mencapai 46,6 persen dari PDB, China 61,7 persen dari PDB, Korea 48,4 persen dari PDB, Amerika Serikat (AS) 131 persen dari PDB, dan Jepang 266,2 persen dari PDB.
Lalu, utang publik Jerman pada 2020 diproyeksi sebesar 73,3 persen dari PDB, Singapura 131 persen dari PDB, Thailand 50,4 persen dari PDB, dan Italia 161 persen dari PDB. (RMOL)
