Sultan menyebut lockdown sebagai salah satunya jalan setelah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tak efektif di lapangan.
"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," tegas Sultan diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kemantren Danurejan, Jumat (18/6/2021).
Sultan menjelaskan pemerintah selama ini telah mengatur masyarakatnya dari RT dan RW. Hal tersebut sebenarnya sebagai antisipasi terjadi penularan di lingkungan. Tapi dalam pelaksanaan, lanjut Sultan, ternyata PPKM ini tak bisa berjalan efektif. Bahkan, kasus baru harian positif Corona di DIY mencapai di atas 500 orang kemarin.
"Kemarin (Ingub No 15/INSTR/ 2021) maunya ada keputusan izin kelurahan harus sampai atasan (camat) gitu loh dan sebagainya dengan harapan semakin ketat masyarakat (tidak berkerumun) gitu, tapi kalau masih tembus arep apa meneh (mau apa lagi kebijakannya). Ya lockdown," jelasnya.
Sultan melihat peningkatan kasus positif yang naik tersebut tak terlepas dari kedisiplinan masyarakat. Itu diperkuat dengan tracing yang tertular dari kasus positif.
"Selama masyarakat sendiri tidak mengapresiasi dirinya sendiri untuk disiplin," ujarnya.
Solusi lokcdown, lanjut Sultan, juga mempertimbangkan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan di DIY. Seminggu lalu, BOR di DIY masih 35 persen. Namun seminggu terakhir meningkat menjadi 75 persen.
"Karantina di rumah selama tidak punya toilet sendiri satu keluarga pasti kena gitu. Kalau nggak punya toilet sendiri juga ke tetangga yang bisa nular dan sebagainya. Sehingga kita ketati. Mereka sekarang mobil tidak disiplin. Nek ora ya wis (kalau tidak bisa disiplin). Lockdown aja gitu nggak ada pilihan," katanya.[detik]
