Negara yang sedang berselisih dengan Rusia itu sempat mendukung pernyataan bersama 40 negara yang diprakarsai Kanada di Dewan HAM PBB. Pernyataan bersama itu mendesak China untuk mengizinkan akses segera bagi pengamat independen ke Xinjiang, lapor Daily Sabah (26/06/2021).
Beberapa kelompok HAM menuduh China melakukan penganiayaan dan penindasan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah tersebut.
Pada hari Kamis (24/6/2021), Ukraina mencabut namanya dari daftar negara yang mendukung pernyataan bersama setelah China mengancam akan menahan pengiriman 500.000 dosis vaksin Covid-91nya kecuali Ukraina menarik dukungannya, lapor diplomat dari dua negara Barat.
Para diplomat ini berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang membahas masalah ini secara terbuka.
Untuk diketahui, Ukraina telah setuju membeli 1,9 juta dosis vaksin CoronaVac dari Sinovac Biotech China. Mei lalu, Ukraina telah menerima 1,2 juta dosis, menurut Menteri Kesehatan Maxim Stepanov.
Taktik Ancaman China
Di masa lalu, pemerintah China tidak asing dengan cara-cara seperti ini. Negara komunis menekan negara-negara lain di lingkaran diplomatik Jenewa atau di komunitas internasional lain untuk berbaris di belakang pernyataannya. Selain itu juga untuk menghindari pernyataan pendukung yang mengkritik, mempertanyakan atau mencari pengawasan hak asasi manusia di negara itu.
Situasi masih bisa berubah. Di bawah praktik dewan beranggotakan 47 negara, negara-negara dapat menambahkan nama mereka ke pernyataan atau resolusi hingga dua minggu setelah sesi berakhir. Sesi 3 1/2 minggu saat ini yang dimulai pada hari Senin berlangsung hingga 13 Juli.
Duta Besar Kanada Leslie Norton mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa “laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang.” Pernyataan Norton awalnya didukung oleh 41 negara dan kini didukung oleh 44 negara. Ukraina sempat menjadi negara ke 45.
Norton juga menunjuk pada “laporan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang” di China.
Juga pada Selasa, seorang diplomat China mengecam kekurangan dalam catatan hak-hak Kanada sendiri, terutama menunjuk pada pelanggaran terhadap masyarakat pribumi. Belarus membacakan pernyataan bersama – yang diduga oleh 64 negara – berbicara untuk membela hak China untuk mengelola urusan internalnya sendiri seperti dengan Hong Kong atau Xinjiang.
Seorang juru bicara sekretariat dewan mengatakan Belarus belum memberikan daftar 64 negara itu. Misi diplomatik Belarus di Jenewa tidak segera menanggapi email dari AP yang mencari daftar negara-negara tersebut. (Hidayatullah)
