Dewasa ini, ekonom senior Rizal Ramli melihat ratusan anggota DPR RI seakan tak memiliki taji karena tunduk pada para ketua umum partai politik.
Hal tersebut sangat berbeda dengan awal reformasi di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kala itu, para wakil rakyat di Senayan benar-benar bekerja dan komitmen terhadap demokrasi.
Namun di era sekarang, pengendali kekuatan wakil rakyat tidak lagi berada di Senayan, melainkan terletak pada para ketua umum parpol yang dinaunginya.
"Yang paling kuasa itu ketua umum partai. Ada (anggota DPR) yang bandel di-recall," kata Rizal Ramli, Minggu (23/5).
Melihat kecenderungan tersebut, mantan Menteri Ekuin era Presiden Gus Dur ini menilai perlu ada reformasi anggota DPR RI yang kini berjumlah 575 orang itu.
"Sebetulnya tidak perlu anggota DPR begitu banyak. Cukup aja ketua-ketua partai doang, dari pada 550 (575) DPR sikapnya itu seperti PNS. Hari ini, anggota DPR kita kerjanya manut doang," tutupnya. [rmol]
