“Situasi saat ini sedang sensitif sekali. Rakyat sendiri dilarang mudik, sementara penjelasan tentang WNA yang disebut TKA itu kurang komprehensif, apakah itu TKA perpanjangan atau TKA baru?” tanya Mufida kepada wartawan, Selasa (11/5).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta semua jajaran melakukan evaluasi dan jika perlu dilakukan pengetatan. Sebab jika harus jujur masih banyak titik-titik kebijakan yang bisa diakali oleh mafia dan calo.
“Pelajaran calo WNA di Bandara Soekarno Hatta dan peristiwa rapid test bekas di Kualanamu itu hanya fenomena gunung es. Jika kita mau jujur, praktik kongkalikong untuk mengakali aturan ini saya yakin banyak terjadi,” katanya.
Mufida meminta salah satu syarat diperbolahkannya WNA masuk adalah adanya Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang mudah ditemukan jasa dan agensi pengurusannya di internet.
“Faktanya masih ada WNA yang positif Covid-19 saat dites ulang. Satgas juga mengakui dokumen bebas Covid-19 juga faktanya saat dites berbeda. Mohon maaf, bisnis dokumen untuk mengakali aturan ini ada dan nyata. Jadi lebih baik dilakukan peninjauan terhadap syarat WNA masuk dengan dilakukan pengetatan lagi,” papar dia.
Ia menyebut saat ini angka pengangguran muda di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara pada angka 20 persen di 2020. Adanya TKA yang kembali masuk pada saat angka pengangguran di dalam negeri tinggi tentu sangat mengecewakan.
“Kita sedang menghadapi bonus demografi tapi angka pengangguran muda kita tinggi sekali. Adanya polemik TKA masuk lagi tentu semakin membuat lahan pekerjaan bagi anak bangsa terkikis. Ironis,” tegasnya.
Selain itu, masuknya WNA ke Indonesia secara massal sangat berpotensi menambah keragaman varians baru Covid-19 yang masuk ke Indonesia. “Sudah terbukti, saat ini tiga varian virus baru telah masuk negara kira. Arus WNA faktanya terus masuk ke Indonesia. Pemerintah tidak serius dalam mitigasi pandemi Covid 19,” pungkasnya.[jawapos]
