“Dalam beberapa hari terakhir, di tengah kepungan konflik Israel-Palestina, bermunculan solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina. Banyak sekali lembaga dan bahkan perseorangan yang menggalang dukungan dan menghimpun dana atas nama Palestina,” kata Nabil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/5/2021).
Nabil menjelaskan audit itu dilakukan demi kebaikan bersama sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan. Selain itu, perlu juga pengawasan dari lembaga finansial dan filantropi internasional, agar donasi dan dukungan menjadi maksimal dan menghasilkan kemaslahatan publik.
“Seyogianya Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina, dengan melibatkan pihak terkait semisal duta besar atau wakil otoritas Palestina di Jakarta,” kata anggota Komisi IX DPR tersebut.
Politisi PDIP itu menyatakan Pemerintah Indonesia sejak awal menyampaikan sikap mendukung kedaulatan Palestina seraya mengutuk agresi dan segala bentuk penjajahan. Pemerintah Indonesia juga menggalang dukungan berbagai negara untuk bersama-sama menyatakan sikap dan meminta PBB menghentikan kekerasan di Israel-Palestina.
“Warga Muslim Indonesia juga menyatakan sikap dan kepedulian yang luar biasa, yang intinya mendukung perdamaian antardua pihak,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama.
(Sumber: Antara)
Ditampol Netizen
"DANA COVID yang Ribuan Trillun itu dong yang diminta diaudit. Kok malah nyolek Dana Palestina? 😅," ujar @Ameeranti.
"Garong babi ngepet korup sok2xan mo audit2x tar dia diaudit mampus dah....😅," tampol akun @PineksoRoyi1.
Garong babi ngepet korup sok2xan mo audit2x tar dia diaudit mampus dah....😅
— Loose GunSlinger (@PineksoRoyi1) May 23, 2021
Tolong Dana Bansos diaudit dulu lah. Uang negara itu. Dana sumbangan rakyat untuk Palestina tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Suka-suka rakyat mau disumbangin kemana. Negara lagi butuh duit buat bayar hutang? Iri, bilang Boss!
— INDY (@indri2979) May 23, 2021
