Hal itu disampaikan Kapitra merespons pernyataan Pigai yang menyebut keputusan pemerintah itu menjadi kemenangan teroris dari Taliban dan ISIS di Indonesia.
"Berarti sama saja Pigai menuduh negara dikuasai ISIS, sehingga keluarlah keputusan berpihak ke ISIS. Itu tidak betul. Bahaya itu," ucap Kapitra kepada JPNN.com, Sabtu (1/4/2021).
Menurut ketua DPD Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Riau itu, sebagai mantan komisioner Komnas HAM, Pigai tidak pantas mengeluarkan pernyataan yang menstimulasi konflik.
Selain itu, dia menyebut Pigai seharusnya proporsional dalam melihat keputusan pemerintah. Bukan justru menuduh negara berpihak kepada ISIS dan Taliban.
"Itu yang memutuskan negara. Negara atau Kemenko Polhukam. Artinya apa? (Pigai menuduh) negara dikuasai ISIS," tegas mantan pengacara Habib Rizieq ini.
Menurut Kapitra, pelabelan teroris untuk KKB sudah melalui serangkaian analisis. Terutama atas tindakan kelompok itu merusak fasilitas publik, membunuh warga, membakar sekolah, dan rumah ibadah.
"Dia (KKB di Papua, red) bunuh buruh, bunuh pendatang, bakar sekolah. Pigai tidak pernah bicara tentang itu. Itu perbuatan teror," pungkas Kapitra.
Sebelumnya Natalius Pigai dalam unggahan melalui akunnya di Twitter mengaitkan pelabelan teroris untuk KKB di Papua dengan agama.
"Sudah sah orang Kristen Teroris. Ini Kemenagan Kelompok Taliban, ISIS di Indonesia," tulis Pigai, Kamis (29/4/2021).
"Setelah pemerintah giring konflik di Papua dengan rasisme/Papua phobia, sekarang pemerintah justru membuka konflik Kristen dan Islam di Papua. Tanda-tanda Indonesia bubar," lanjut Pigai. (jpnn)
https://t.co/UqMfOKZF9h Sudah Sah orang Kristen Teroris. Ini Kemenagan Kelompok Taliban, ISIS di Indonesia. Setelah Pemerintah giring Konflik di Papua dgn Rasisme/Papua phobia, sekarang Pemerintah justru membuka Konflik Kristen dan Islam di Papua. Tanda2 Indonesia Bubar. @jokowi
— NataliusPigai (@NataliusPigai2) April 29, 2021
