Director IFJ Asia-Pacific, Jane Worthington mengatakan, penyelesaian kasus Nurhadi nantinya akan menjadi salah satu tindakan nyata untuk melindungi kebebasan pers. Untuk itu, pemerintah diminta komitmen dalam menyelesaikan kasus tersebut.
“Kami mengungkapkan keprihatinan yang besar atas penyekapan dan penyerangan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia menekankan komitmennya pada kebebasan pers melalui tindakan nyata dalam kasus ini,” kata Jane dalam suratnya kepada Jokowi.
IFJ yang merupakan organisasi jurnalis terbesar di dunia yang didirikan pada 1926 juga turut prihatin atas kekerasan terhadap para jurnalis yang ada di Tanah Air. Merujuk pada data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), IFJ menyebutkan sejak 2006, ada 848 kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Jane menyebut, angka kekerasan terhadap jurnalis paling tinggi terjadi pada 2020 dengan total 84 kasus kekerasan. Sebagian besar pelaku adalah aparat keamanan -- bahkan sebagian besar dari kasus ini belum diselidiki.
Atas hal itu, IFJ mendesak agar mereka yang terlibat kekerasan pada Nurhadi bisa dimintai pertanggungjawaban. Selain kasus yang merundung Nurhadi, IFJ turut prihatin atas tren serangan digital.
Dalam suratnya itu, IFJ mendesak agar Presiden Jokowi meninjau UU ITE karena telah nyata mengancam jurnalis Indonesia. Sepanjang 2020, dua jurnalis dijatuhi hukuman penjara dengan UU ini. Sejak awal, IFJ menentang UU ITE dan telah memperingatkan dampaknya terhadap kebebasan pers.
“Organisasi kami mewakili lebih dari 600.000 jurnalis dan masing-masing dari mereka bersolidaritas dengan Nurhadi dan setiap jurnalis Indonesia lainnya. Mohon Anda untuk melindungi keamanan mereka dengan menjamin investigasi yang adil dan menyeluruh,” beber Jane.
Terpisah, Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito mengatakan, solidaritas dari IFJ tersebut menunjukkan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia menjadi perhatian internasional. Kata dia, tidak ada alasan lagi bagi Presiden untuk tidak menuntaskan semua kasus kekerasan terhadap jurnalis.
"Termasuk kasus Nurhadi yang belum ada tersangkanya hingga hari ini, meski kasus ini telah diproses sebulan di Polda Jawa Timur. Presiden harus turun tangan jika diperlukan untuk memastikan kasus ini menjerat pelaku utamanya," beber Sasmito.[suara]
