Arsul menyebutkan, setidaknya ada 3 peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang menurutnya justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimata segmen umat Islam tertentu.
"Pertama, hilang atau tidak ada-nya frase agama dalam draf/rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN). Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai yang kemudian menjadi PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, soal hilangnya pendiri NU dan pahlawan nasional K.H. Hasyim Asy'ari dr buku atau kamus sejarah online yg diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan-Kemendikbud," kata Arsul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/4/2021).
Menurut Wakil Ketua Umum PPP ini, sejumlah kalangan Nahdhiyin, khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdhiyin (NU Circle) menyampaikan kepadanya bahwa ternyata bukan hanya nama K.H. Hasyim Asy'ari saja yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud, ada sejumlah nama tokoh sentral lainnya yang tidak dimuat dalam kamus tersebut.
"Nama Gus Dur juga tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah. Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto, juga tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir," ungkapnya.
Terkait Gus Dur, anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, namanya dalam Kamus Sejarah tersebut tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Namanya hanya dimunculkan untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh seperti ketika Kamus tersebut menerangkan tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Juga disebut untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro.
Menurut Arsul, yang mengherankan justru ada nama Abu Bakar Ba'asyir dalam deretan tokoh sejarah itu. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kepadanya selaku pimpinan MPR atas kemunculan sosok Abu Bakar Ba’asyir yang termuat di halaman 11.
"Mengapa nama mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila ini justru muncul sebagai tokoh pada buku atau kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini," tukas Arsul.
Oleh karena itu, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP ini melihat bahwa keteledoran Kemendikbud semakin menambah beban pemerintahan Jokowi di tengah berbagai kecurigaan yang sudah muncul.
"Jajaran Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih dihembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," tandas Arsul.[okezone]
