Hal itu diputuskan dalam pembacaan sidang putusan perkara 135/ PHP.BUP-XIX/2021 yang dilayangkan oleh pasangan calon nomor urut tiga Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Rdja Haba dalam Pilkada Sabu Raijua.
Dalam gugatan itu, pemohon menganggap pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) cacat formil mulai dari proses pendaftaran.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua. Menyatakan diskualifikasi paslon Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore-Thobieas Uly," kata Ketua MK Anwar Usman yang dibacakan di Gedung MK, Kamis (15/4).
Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, MK mengatakan status orient sejak 2007 adalah warga negara AS. Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan paspor AS.
Jika mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Sehingga saat Orient mempunyai paspor AS, saat itu secara otomatis status WNI tidak berlaku.
Selain itu, mengacu pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati mengharuskan berstatus WNI. Sehingga pencalonan Orient tidak dapat diterima. MK menganggap Orient tidak jujur terhadap status kewarganegaraannya selama ini.
"Status Orient sebagai calon bupati nomor urut dua harus dinyatakan batal demi hukum," kata Anwar.
Dengan gugurnya Orient, MK mengatakan pendampingnya, Thobias Uly juga ikut gugur. Pasangan calon bupati dan wakil bupati itu merupakan satu kesatuan.
Namun demikian, MK mengatakan gugurnya Orient tidak otomatis pasangan bupati dan wakil bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak kedua menang. MK menjelaskan KPU harus menggelar pilkada ulang dengan diikuti dua calon dalam batas waktu yang ditetapkan.
"Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkamah," ujarnya.
Diketahui KPU Sabu Raijua menetapkan pasangan Orient Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai bupati dan wakil bupati terpilih pada Desember 2020 lalu. Mereka meraih 21.359 suara atau 48,3 persen suara sah.
Orient seharusnya dilantik pada 17 Februari 2021 lalu. Namun, Kementerian Dalam Negeri menundanya sebanyak dua kali karena masih mendalami kasus Orient terkait status kewarganegaraannya.[cnn]
