Hal tersebut dinilai penting menyusul terjadinya pendemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.
"Kalau kita krisis itu, tundalah apa yang bisa ditunda. Tapi kalau kata Ketua Bappenas bilang, proyek ibu kota jalan terus. Ini apa gitu. Kereta cepat, itu ngaco ya. Dan pembiayaannya makin tidak jelas. Itu bukan proyek kereta, tapi proyek properti," katanya dalam talkshow virtual, Jumat (24/4/2020).
Menurut Faisal, proyek ibu kota negara baru harus ditunda karena anggarannya dinilai terlalu besar mencapai lebih dari Rp 400 triliun.
"Jadi, pembatalan proyek atau proyek ibu kota ditunda (saja) sampai 2030, Indonesia tidak akan mati. Kalau legacy-nya Pak Jokowi ingin di era-nya punya ibu kota baru, kemudian ini tidak dikutak-kutik, ini yang bahaya," ujarnya.
Sebab menurut dia, proyek ibu kota tidak memberikan keuntungan bagi negara malah justru menambah beban negara untuk berutang.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin menjelaskan anggaran proyek proyek ibu kota baru telah dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Kalau masalah ibu kota baru itu sebetulnya ada dua mata anggaran, satu di Bappenas perencanaannya, itu kebetulan sudah jalan tendernya dari Januari sebelum kita mengalami periode pandemi ini. Kemudian di PUPR, itu pembangunan basic infra, itu semua sudah dialihkan ke penanganan Covid," kata dia.
(Kompas)
