Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI. Dalam raker, ia didesak untuk mengambil sikap menyetujui atau menolak rencana impor.
"Jujur, ingin saya katakan dalam forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana dan saya sama sekali belum melihat ada keputusan yang pasti terhadap itu," katanya pada Kamis (18/3/2021).
Di kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyanggah pernyataan Mentan sekaligus menyebut bahwa pekan depan pemerintah akan merealisasikan keputusan lewat penandatanganan MoU.
Syahrul mengaku tak tahu-menahu soal hal tersebut. Dia mengatakan Kementan tidak memiliki legal standing untuk menolak rencana itu, sebab impor ditugaskan kepada Perum Bulog, bukan Kementan.
Pihaknya, lanjut Syahrul, bertugas memastikan stok pangan, termasuk beras, aman hingga periode lebaran mendatang.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan catatan Kementan, stok beras hingga Mei mencukupi, bahkan surplus. Dia memperkirakan beras surplus 12,56 juta ton, akumulasi dari hasil panen daya Maret-April.
Walau memastikan stok beras dalam negeri mencukupi kebutuhan, ia mengatakan tidak bisa dengan gamblang menolak atau mendukung kebijakan.
Yang dapat dipastikan oleh dia adalah mengutamakan penyerapan gabah petani dalam negeri.
"Pelibatan langsung ke Kementan, penolakan saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," jawabnya.
Dalam kesimpulan raker itu, Komisi IV DPR RI menyatakan penolakan wacana impor beras.
Diwakilkan oleh Sudin, ia menyebut dampak impor akan langsung berimbas ke harga petani dalam negeri. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah mencabut kebijakan impor beras.
"Ini enggak main-main, dampaknya sangat besar sekali. Begitu ada informasi akan impor beras, terjadi gejolak harga di tingkat petani," tandasnya.
(Sumber: CNNIndonesia)
