Demikian disampaikan peneliti Indopolling Network wempy Hadir merespons pertemuan politik Ketua Umum Partai Golkar dengan Surya Paloh.
Menurut Wempy, pertemuan ketua umum Golkar Airlangga Hartarto dengan ketua umum Nasdem Surya Paloh bisa menjadi pembicaraan awal menuju koalisi Pilpres 2024.
Kata Wempy, dalam pembicaraan kedua tokoh tersebut membahas terkait konvensi capres 2024 yang akan dilakukan oleh kedua partai.
"Jika konvensi berhasil dilakukan, maka posisi calon wakil presiden akan diberikan kepada Partai Golkar. Sebagai ketua umum, Airlangga Hartanto mempunyai privilege untuk menjadi cawapres. Tinggal menunggu hasil konvensi capres nanti jatuh ke siapa," demikian analisa Wempy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/3/2021).
Lebih dari itu, dalam pengamatan Wempy, Golkar dan Nasdem memiliki kekuatan politik parlemen di angka 25,4 persen. Apabila di tambah PKS sebagai bagian koalisi maka bisa menembus 34,1 persen.
"Jika PKS juga akan ikut bergabung, maka secara elektoral poros ini mempunyai 34,1 persen kursi DPR RI. Itu artinya mereka sudah layak secara undang-undang untuk mengusung paket capres dan cawapres," demikian kata Wempy.
Analisa Wempy, poros yang kedua adalah Poros PDIP-Gerindra. Poros PDIP-Gerindra merupakan poros yang mempunyai kekuatan yang signifikan.
Posisi pemenang pemilu menjadi sumber sumber daya kekuasaan yang sangat berpengaruh untuk memenangkan Pilpres 2024.
"Bisa saja partai PKB akan bergabung dengan poros ini. Dengan demikian, secara elektoral perolehan kursi DPR RI untuk poros ini adalab 45,92 persen," demikian kata Wempy.
Sementara poros ketiga adalah poros Demokrat yang mungkin saja akan menggandeng PAN dan PPP. Secara kalkulasi politik, Wempy menyebutkan poros politik itu akan dapat mengusung capres dengan cawapres.
"Sebab secara elektoral mereka mempunyai perolehan kursi DPR RI sekitar 20,34 persen," tandasnya.
Meski demikian karena jauhnya jarak Pipres, bisa saja pertemuan politik antara Golkar dan Nasdem hanyalah manuver politik untuk menaikkan daya tawar dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
(Sumber: RMOL)
