Edy mengaku telah menginstruksikan Satgas Covid-19 Sumut agar terjun ke Hotel The Hill untuk mencari tahu perihal izin kegiatan acara tersebut.
Bila acara itu tidak memeroleh izin, Edy memerintahkan kepada personel Satgas Covid-19 Sumut untuk segera membubarkan kegiatan tersebut.
"Nanti saya cek kepada satgas. Kalau tidak ada izin, usir itu," tegas Edy di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Medan pada Jumat (5/3/2021).
Menurut Edy, pembubaran bisa dilakukan karena selama pandemi covid-19 tidak boleh ada kerumunan yang dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru.
Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo yang melarang adanya kegiatan yang mengumpul massa dalam jumlah banyak.
"Berdasarkan Inpres, berdasarkan perintah presiden tidak ada kegatan yang bisa membuat kerumuman. Bisa bersangkutan dengan hukum itu nantinya," ucap mantan Pangkostrad itu.
Edy menyebutkan ketegasan bukan berarti mendukung salah satu kubu dari Partai Demokrat, tetapi hanya menjalankan aturan agar pandemi covid-19 di Indonesia, khususnya Sumut bisa segera teratasi.
"Saya bukan provokator ya," ucap Edy.
Diketahui, KLB Partai Demokrat direncanakan berlangsung di Hotel The Hill, Sibolangit, Deliserdang.
Sejumlah pengurus dan kader Partai Demokrat Sumut menolak kegiatan itu, lantaran dinilai ilegal.
Bahkan, Plt DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain telah mendatangi Polrestabes Medan pada Kamis (5/3/2021) malam agar kegiatan KLB untuk menggulingkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dibubarkan.
"Kami minta untuk dibubarkan demi hukum, karena tidak sesuai dengan kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kami berikan (dokumen laporan) malam ini kepada Poltabes Medan. Apalagi ini covid, tidak boleh ada keramaian," sebut Herri, Kamis malam.
Akan dihadiri 1.200 peserta
Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat berlangsung di The Hill Hotel, Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021), diperkirakan berlangsung hingga tiga hari ke depan.
Anggota Majelis Tinggi Demokrat, Max Sopacua menyebut persiapan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Hotel The Hill sudah mencapai 99 persen.
Dalam penjelasannya, ia mengatakan hampir seluruh pemilik hak suara, pemilik hak bicara dan peninjau kongres hadir dalam kegiatan ini.
"(Jumlahnya) mencapai 1.200 orang. Sebagian lagi masih di perjalanan," kata Max kepada wartawan di pelataran hotel tempat berlangsung KLB, Jumat (5/3/2021).
Lebih lanjut dikatakannya, untuk jumlah yang hadir sudah memenuhi kourum.
"Kalau yang hadir itu, sudah 2/3 atau setidak-tidaknya 50 persen plus 1," katanya.
Dalam penjelasannya, ia tak merinci siapa saja pemilik hak suara, yang jelas, sambungnya, para pimpinan DPD Demokrat provinsi yang hadir.
Terkait tudingan yang menyebutkan KLB ini ilegal dan diselenggarakan kader yang sudah diberhentikan, Max menjawab semua berlangsung dengan aspek legalitas.
"Semua berlangsung dengan aspek legalitas. Anda tahu, anda punya anak, mau buat acara sunatan aja ada izinnya," bebernya.
Dalam hal pemecatan, Max mengatakan bahwa pemecatan terhadap seseorang itu tidak lah bisa begitu saja.
"Siapa yang buat partai Demokrat ini kita semua. Bukan satu orang yang buat untuk memecat-mecat orang," tegasnya.
Terkait pencalonan ketua baru dalam KLB ini, Max mengaku, sejak KLB ini dicetuskan tokoh pertama yang diangkat adalah Moeldoko.
"Tapi, untuk calon ini tetap terbuka bagi siapapun. Tergantung hak pemilih suara. Kita tidak akan melakukan calon tunggal, itu tidak bagus karena menutup peluang orang lain," pungkasnya.
(Sumber: Tribunnews)
Ini para pendukung Moeldoko bukannya jumatan malah ngegelar #KLBBodong Partai Demokrat
— demoCRAZYambyar (@demokrasiambyar) March 5, 2021
Pihak Istana & Presiden sepertinya tdk menghendaki demokrasi yg sehat, dgn membiarkan pejabat negara ikut terlibat rekayasa #KLBdagelan
Gub. Sumut Usir & Bubarkan krn akibatkan kerumunan๐ pic.twitter.com/eYGyqoaWGF
Sementara itu...
— To'pe (@TRendusara) March 5, 2021
Gedung kosong gak ada pesertanya itu #KLBBodong :p #dapse pic.twitter.com/fkkrVfWrzC
