"Sebagai kader PDIP (Jokowi) itu jangan coba-coba mengubah konstitusi dengan amandeman UUD 45. Kedua, bisa saja memberikan penegasan kepada publik kalau terjadi amandemen maka bukan "ulah" PDIP," ujarnya seperti dikutip dari Sindonews, Senin (29/3/2021).
Arman mengatakan, publik saat ini tahu bahwa hubungan PDIP dan Partai Gerindra sangat romantis. Sehingga, hubungan kedua partai tersebut memiliki makna akan dilanjutkan di Pilpres 2024. Soal siapa yang jadi presiden dan wakil presiden itu urusan politik antara Megawati dan Prabowo yang bisa diputuskan dalam 'makan bersama'.
"Jika Prabowo yang didorong menjadi calon presiden dari koalisi ini, maka dapat dipastikan Puan Maharani yang akan mendampingi," katanya.
Menurut Arman, hal itu terjadi, maka dapat dilihat secara kasar minimal ada tiga poros partai yang akan mengusung capres dan cawapres, di poros ini yakni PDIP-Gerindra. Kemudian Golkar dengan Nasdem, serta poros Demokrat, PKS dan PAN.
"Namun peta itu bisa saja berubah berdasarkan kepentingan dan deal politik, terlebih isu tiga periode yang mulai memanas," ungkap dia.
Lebih lanjut Arman mengatakan, UUD bukan kitab suci dan bisa saja diubah atau diamandemen berdasarkan kepentingan atau kebutuhan. Menurut dia, mengamandemen UUD 45 terkait periodisasi juga diatur dan dibolehkan, dan bukan merupakan kesalahan atau mengkebiri demokrasi.
Baginya, demokrasi bukan sebatas pada periode jabatan presiden, lebih luas demokrasi adalah 'one man one vote' artinya satu orang memiliki satu hak suara. Artinya kalau amandemen itu dikehendaki oleh mayoritas masyarakat Indonesia maka amandemen UUD terkait periodisasi presiden merupakan produk demokrasi.
"Dalam pertarungan Pilpres 2024, peran Jokowi juga cukup signifikan, bagaimanapun juga Jokowi adalah seorang petahana yang saat ini memiliki kekuatan dan jaringan yang paling mumpuni baik birokrat maupun lintas partai, belum lagi grass root dan simpatisan militan Jokowi yang tentunya berpengaruh besar pada bulat lonjongnya hasil pilpres 2024," pungkas dia.
(Sumber: Sindonews)
