Salah satu alasan banyaknya yang menolak impor jutaan ton beras ini lantaran tidak adanya alasan kuat dan faktual untuk melakukan impor tersebut.
Selain itu, jika impor beras tersebut tetap dilakukan maka akan semakin melemahkan peran petani di Indonesia.
Lebih dari itu, impor beras juga akan menghancurkan kedaulatan pangan yang sudah dijanjikan Presiden Jokowi sejak periode pertama.
"Kebijakan impor beras 1 - 1.5 juta ton tidak memiliki alasan akademik dan faktual serta membuat harga gabah petani yang akan panen menjadi anjlok, harusnya Presiden sadar efek impor ini," kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono Jumat 12 Maret 2021.
Dia juga meminta agar soal pangan dalam hal apapun agar tidak bergantung pada asing. Pasalnya jika mengandalkan impor akan meruntuhkan mental para petani.
"Urusan pangan adalah urusan strategis nasional, jangan kita bergantung kepada asing. Kalau semua kebutuhan pokok dipenuhi dengan impor maka akan merusak mental petani kita," kata Riyono dikutip dari laman PKS.
Pengaruh di level perdagangan akan merusak harga beras di pasar tradisional, psikologi pasar hancur karena kebijakan beras impor. Banyak pedagang beras kecil yang rugi karena harga beras anjlok.
"Pak Presiden Jokowi harga gabah di petani saat ini anjlok, harga per kg Gabah Kering Panen yang di patok pemerintah dengan HPP 4200 di level petani kisaran 3000 - 3600/kg. Contoh di Pekalongan Jateng harga gabah hanya 3500, di Kab Pangandaran Jabar harga biasanya bisa 5000 sekarang hanya 3700, di Jatim Kab Malang harga 3800 padahal sebelumnya bisa tembus 5000/kg," tutur Riyono.
Jeritan petani padi yang akan panen mulai menggema sejak kenaikan harga pupuk yang saat ini hasil panen tidak cukup untuk biaya produksi. "Kalau hasil panen harganya jeblok trus petani mau bayar sekolah dan kebutuhan harian dari mana? petani kecil dengan luas lahan 0.5 Ha bisa dapat 3.5 ton dengan nilai uang 12.2 juta untuk 3 bulan. Jika dikurangi ongkos produksi petani bisa minus," kata Riyono.
PKS meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan impor beras yang jelas - jelas merugikan petani.
"Kalau gak dibatalkan, pertanyaannnya Presiden membela petani mana? Indonesia apa asing?" Tutup Riyono.***[pikiran-rakyat]
