Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ada empat pilihan dalam menghadapi wabah atau pandemi yaitu karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pemerintah akan sangat sulit ketika menerapkan karantina wilayah, padahal itu sebenarnya jauh lebih efektif," ucap Doni dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Selasa (9/3/2021).
Doni mengatakan ada dua hal yang akan membuat pemerintah menjadi kesulitan jika memilih opsi lockdown. Pertama, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kedua, Pemerintah diwajibkan untuk membiayai hewan peliharaan.
Maka dari itu, kata Doni, ia mengusulkan pemerintah untuk merevisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagia antisipasi menghadapi menghadapi wabah di kemudian hari.
"Alangkah baiknya kita ikut memikirkan bagaimana UU Karantina Kesehatan ini bisa sempurnakan karena kita punya pengalaman yang sangat hangat, yang sangat bagus sekali, karena ke depan mungkin saja akan menghadapi pandemi seperti sekarang ini," ucapnya.
Doni juga menjelaskan wewenang setiap pihak mulai dari kepala negara, kepala daerah, hingga menteri dan lembaga terkait dalam penanganan wabah diatur dalam UU tersebut.
"Setiap komponen bangsa baik di pusat dan daerah punya kewenangan yang lebih jelas. Siapa berbuat apa. Kewenangan pemerintah pusat dari sumber anggaran daerah seperti apa," ujarnya.
Jika UU tersebut direvisi, Doni menilai pemerintah tak akan lagi gagap bila ke depan terjadi pandemi lagi.
"Ini semuanya perlu ada penyempurnaan. Kalau penyempurnaan payung hukum dari tingkat paling tinggi. Maka pemerintah baik di pusat daerah pasti akan lebih baik lagi dalam mengelola bencana termasuk nonalam ini," imbuhnya.
(Sumber: CNNIndonesia)
