Anies telah melayangkan surat permohonan persetujuan penjualan saham ke DPRD DKI pada 2018, tapi tak ada respons hingga kini.
Anies menyatakan, dividen dari perusahaan bir itu tak terlalu menguntungkan.
"Ya itu lah, nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Dana itu jauh lebih bermanfaat bila kami gunakan untuk pembangunan bagi masyarakat," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2019.
PT Delta Djakarta merupakan produsen atau perusahaan bir dengan merek dagang Anker, Carlsberg, Kuda Putih, dan San Miguel. Perusahaan ini berdiri dengan nama Archipel Brouwerij NV pada 1932. Saham perusahaan diserahkan ke pemerintah DKI pada 1967 sesuai ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967.
Pemerintah DKI memiliki saham PT Delta sejak 7 Februari 1984. DKI tercatat memiliki 186,84 juta saham atau 23,33 persen dari total saham PT Delta.
Jumlahnya bertambah menjadi 210,2 juta saham atau 26,25 persen lantaran disatukan dengan saham milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya). Sebab, BP IPM Jaya sudah dibubarkan. BP IPM Jaya naungan pemerintah DKI memiliki porsi saham 2,91 persen di PT Delta.
Dividen yang dikantongi DKI selalu naik sepanjang 2008-2014. Rinciannya Rp 5,885 miliar (2008), Rp 39,938 miliar (2010), Rp 46,244 miliar (2012), Rp 48,346 miliar (2013), dan Rp 50,448 miliar (2014). Namun, untung DKI anjlok menjadi Rp 37,828 miliar pada 2016.
Hal itu disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket. Merek bir produksi PT Delta seperti Anker, San Miguel, dan Carlsberg segera hilang dari peredaran minimarket.
Anies sempat menyampaikan, DKI akan memperoleh sekitar Rp 1,2 triliun jika melepas saham PT Delta.
Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memang berjanji akan melepas saham di PT Delta. Janji politik ini disampaikan saat keduanya berkampanye sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI.
Tiga tahun penantian Anies tak juga membuahkan hasil. Sejak 2019, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menolak penjualan saham PT Delta. Politikus PDIP ini berpendapat tidak ada yang salah dengan kepemilikan saham di PT Delta.
Justru DKI meraup untung yang bisa dimanfaatkan untuk proyek pembangunan. Lagipula, dia melanjutkan, pemerintah DKI tidak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta.
Pemerintah DKI mendapatkan perusahaan itu dari pemerintah pusat. "Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita," ujar dia, Selasa, 2 Maret 2021.
Di legislator Kebon Sirih, ada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung Anies. PKS mencatat sudah tiga kali Anies menyurati pimpinan DPRD DKI soal rencana penjualan saham PT Delta. Lagi-lagi tak ada respons apapun.
Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin mengutarakan, dividen yang masuk ke kas DKI tidak terlalu besar. DKI, tutur dia, punya pemasukan lainnya yang lebih halal dan berkah.
“Jika saham ini menyumbang rusaknya generasi bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya untuk dilepaskan segera dan Pemprov DKI bisa menambah pendapatan asli daerahnya dari jalur lain yang halal dan lebih berkah,” ujarnya.
Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto menjelaskan, dukungan partainya telah bulat untuk menjual saham PT Delta. DKI, kata dia, harus tegas dalam mengalihkan investasi miras ke sektor lain yang tak menimbulkan sentimen sosial.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar, pemerintah DKI masih berupaya menjual saham PT Delta.
"Kami terus mengajukan dan meminta agar mendapatkan dukungan dari teman-teman DPRD DKI Jakarta untuk dapat menyetujui apa yang ingin kami laksanakan terkait penjualan saham PT Delta," ujar politikus Partai Gerindra ini terkait pelepasan saham tersebut sejalan rencana Anies Baswedan.
(Sumber: Tempo)
