Dilansir dari video berjudul ‘Perlukah Khilafah Ada di Indonesia?’ yang tayang di saluran Youtube King of Ye Reborn, pertama-tama ada jamaah yang melontarkan pertanyaan kepada Cak Nun. Dia bertanya, dengan kondisi yang ada saat ini, mungkinkah khilafah tegak di Indonesia?
Mendengar pertanyaan singkat tersebut, Cak Nun lantas memberi jawaban. Pria yang dikenal dekat dengan Sudjiwo Tedjo itu menilai, khilafah sangat mungkin tegak di Indonesia. Namun, proses penegakkan tersebut bukan dilakukan dengan cara berteriak atau orasi di jalanan, melainkan melalui jalur konstitusi.
“Kalau mau dengan cara normal, kan harus berdebat di DPR untuk mengkhilafahkan Indonesia. Itu semua kan harus ditempuh. Kalau cuma ngomong doang, percuma. Kalau kamu keserempet sama ucapanmu, nanti dituduh makar,” ujar Cak Nun, dikutip Kamis 18 Maret 2021.
Cak Nun kembali mengingatkan, khilafah merupakan produk buatan Allah yang sengaja diturunkan ke bumi. Itulah mengapa, jika ada pihak yang tak senang dengan konsepnya, dia bakal berhadapan langsung dengan Sang Pencipta.
“Yang pasti khilafah itu idenya Allah. Nabi Adam dan keturunannya itu dilahirkan untuk menjadi khalifah. Nah, jadi kalau anti-khilafah, kamu berhadapannya sama Allah,” tegasnya.
Cak Nun heran lihat orang Islam benci khilafah
Saat ini, kata Cak Nun, banyak masyarakat Indonesia yang membenci konsep khilafah tanpa memahami arti sebenarnya. Tak sedikit dari mereka yang memaknai khilafah berdasarkan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal, bisa jadi, hal tersebut keliru, alias tidak benar.
“Jadi kalau kamu enggak cocok sama HTI masih oke, kalau anti-khilafah ya itu tadi. Khilafah itu bikinan Allah, jangan kamu lawan terus anti-khilafah. Sana kamu berhadapan sama Allah, aku enggak ikut-ikut.”
“Jadi kalau Anda berbeda pendapat dengan HTI, sangat wajar. Tapi kalau Anda anti-khilafah, salah,” urainya.
Cak Nun juga bercerita mengenai pembubaran HTI yang kerap menggaungkan tegaknya khilafah di Tanah Air. Dia melihat, HTI tidak benar lantaran tak punya strategi yang baik dalam penyebaran ajaran tersebut. Namun, di lain sisi, pemerintah juga salah karena mengambil keputusan sepihak.
“Menurut saya kedua-duanya salah. HTI-nya tidak menghitung secara strategis, pemerintahnya juga enggak santun. Harusnya kan tabayyun dulu, islah dulu,” kata dia.[hops]
