"Kalau kami dari Fraksi Golkar, dari awal prinsipnya sangat mendukung pemprov DKI dalam hal ini Gubernur DKI (Anies Baswedan) melepas saham DKI Jakarta yang ada di PT Delta," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/3/2021).
Kata Baco, melegalkan penjualan minuman keras, sama saja dengan memperbolehkan praktik prostitusi dan melegalkan perjudian. Hal ini, kata dia, justru sangat bertentangan dengan nilai moral dan jauh dari ajaran semua agama.
Atas dasar ini ini, fraksi Golkar memilih berdiri di barisan Pemerintah Provinsi DKI dan mendorong agar saham DKI di PT Delta Djakarta Tbk segera dilepas secepatnya.
"Prinsipnya negara tidak boleh ikut, memiliki perusahaan atau saham di hal hal yang berbau atau bertentangan dengan norma keagamaan.Ini sama halnya kira melegalisasi prostitusi. Ini sama saja melegalkan perjudian. Ini sama saja melegalkan perzinahan," tegas Baco.
Masih kata Baco, tidak ada yang salah dari wacana menjual saham di perusahaan tersebut, lagi pula rencana ini merupakan bagian dari janji Anies Baswedan pada kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Janji politik, kata dia harus ditepati karena sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kedua, ini bagian dari janji politik pak Gubernur dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD," tuturnya.
Sekadar informasi, besaran saham DKI Jakarta yang ada di perusahaan tersebut sekira 26,25% dengan total dividen yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp50 miliar setiap tahun. Nantinya jika laku terjual Pemprov DKI diproyeksi mendapatkan dana segar sebesar Rp800 miliar dengan asumsi harga satu lembar saham Rp3.800.[sindo]
