Seperti diketahui pemerintah hendak mengimpor beras dalam jumlah cukup besar tahun ini–satu juta ton, separuhnya untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dan separuh lagi untuk memenuhi kebutuhan Bulog.
"Tak ada halilintar, tak ada guruh, tiba-tiba pemerintah hendak mengimpor beras dalam jumlah cukup besar tahun ini. Satu juta ton, separuhnya untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dan separuh lagi untuk memenuhi kebutuhan Bulog," kata Faisal sebagaimana dikutip dari laman pribadinya faisalbasri.com, Selasa (16/3/2021).
Faisal mengungkap pemicu impor adalah tergiur selisih harga yang bisa menangguk triliunan.
"Pemicunya adalah selisih harga yang relatif lebar antara harga domestik dan harga internasional. Lebih menggiurkan lagi, volume impornya relatif sangat besar, mencapai jutaan ton untuk tiga komoditas pertama," ungkapnya.
Ia mencontohkan salah satu kondisi ekstrem terjadi pada Oktober 2019. Harga beras eceran di Indonesia kala itu Rp13.978/kg. Pada waktu yang sama, harga beras Vietnam setara dengan Rp4.561. Selisih harga yang lebih dari tiga kali lipat itu amat menggiurkan.
Menurut dia, seandainya pun dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium di Jawa (Rp9.450/kg), selisihnya dengan beras Vietnam masih dua kali lipat.
"Katakanlah beras impor Vietnam sampai di pasar domestik menjadi Rp7.000/kg, keuntungan yang diraup setidaknya Rp2.500/kg. Dikalikan dengan 1 juta ton, maka keuntungan bersih bisa mencapai Rp2,5 triliun," katanya.
Faisal mengatakan, stok akhir pada akhir 2020 memang di bawah 1 juta ton, mirip dengan kondisi akhir 2017. Namun, peningkatan produksi yang cukup tajam, khususnya pada April-Mei, sudah di depan mata.
Oleh karena itu, kata Faisal, masih ada waktu yang cukup pula untuk mengamankan peningkatan produksi sampai akhir tahun ini.
"Dengan tekad kuat dan kerja keras, insya Allah kita bisa mengandalkan produksi petani dan meningkatkan kesejahteraan puluhan juta keluarga tani. Bukankah itu janji Presiden Jokowi pada masa kampanye Pilpres?" ucapnya.
Oleh sebab itu, ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas, khususnya pada menteri yang mudah mengeluarkan kebijakan impor. Ia menyatakan impor yang tidak tepat tersebut justru menguntungkan segelintir orang.
"Bapak presiden, ganti saja segera menteri-menteri bapak yang gandrung mengimpor. Mereka mau gampangnya saja-lebih mengedepankan value extraction alias percaloan yang menguntungkan segelintir orang ketimbang value creation dengan kebijakan kreatif dan inovatif yang menaburkan maslahat bagi banyak orang," tutupnya.[]
