Sejatinya Jokowi meminta DPR merevisi UU ITE lantaran keberadaan sejumlah pasal karet yang menjasi musabab masyrakat saling membuat laporan ke polisi.
Terkait itu, Analis Politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto melihat ada tujuan lain dari keinganan orang nomor satu tersebut.
Di mana, menurut Arif wacana revisi UU ITE tidak terlepas dari barter politik dengan revisi UU tentang Pemilu yang belakangan ditolak pemerintah untuk dilanjutkan dalam pembahsan. Berbeda dengan UU ITE, revisi UU Pemilu saat ini masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021, kendati belum disahkan oleh DPR.
"Kita patut mengkhawatirkan bahwa rencana revisi ini menjadi bagian dari barter politik. Revisi Undang-Undang ITE ini tidak masuk dalam prolegnas yang sebelumnya sudah akan disahkan DPR tapi kemudian ditunda entah sampai kapan. Salah satunya terkait dengan penundaan revisi Undang-Undang Pemilu yang nasibnya sampai hari ini masih kabur," tutur Arif dalaam diskusi daring Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (19/2/2021).
Selain khawatir adanya upaya barter politik, Arif memandang menjadi wajar dan layak apabila masyarakat kemudian curiga bahwa pernyataan Jokowi mengenai pentingnya revisi UU ITE hanya dijadikan sebagai alat pencitraan politik.
"Kenapa demikian? Pemerintahan ini babak belur, bahkan di awal tahun 2021 ini berjalan kira-kira satu setengah bulan tapi sudah ada lima peristiwa yang yang tadi saya sebutkan. Mulai dari sorotan dunia internasional sampai pada kritik dari publik yang nyaris tidak menunjukan bahwa pemerintah mampu membuat capaian yang bagus," kata Arif.
"Kalau-kalau kita pertanyakan apa capaian pemerintah yang sudah bisa kita banggakan dalam satu setengah bulan terakhir? Hampir tidak ada, yang muncul justru adalah kritik-kritik termasuk hasil survei yang menunjukan bahwa ada yang keliru dengan cara pemerintah mengelola kekuasaannya," tandas Arif. [suara]
