Sekitar 740.000 warga Rohingya melakukan perjalanan dari negara bagian Rakhine, Myanmar, ke Bangladesh setelah operasi militer pada Agustus 2017 yang menurut PBB dapat dikategorikan sebagai genosida.
Suu Kyi adalah pemimpin de facto negara pada saat itu dan pada 2019 membela militer Myanmar di Mahkamah Kriminal Internasional (ICJ) yang mendengarkan kekejaman terhadap Rohingya, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan.
Berita penangkapan dan penahanan Suu Kyi menyebar dengan cepat di kamp pengungsian yang padat di Bangladesh tempat tinggal sekitar 1 juta pengungsi Rohingya sekarang.
"Dia adalah alasan di balik semua penderitaan kami. Mengapa kita tidak merayakannya?," kata pemimpin komunitas Rohingya, Farid Ullah, kepada AFP dari Kutupalong—pemukiman pengungsi terbesar di dunia.
Mohammad Yusuf, seorang pemimpin di kamp tetangga Balukhali, mengatakan: "Dia adalah harapan terakhir kami, tetapi dia mengabaikan penderitaan kami dan mendukung genosida terhadap Rohingya."
"Beberapa orang Rohingya mengadakan doa khusus untuk menyambut 'keadilan' yang diberikan kepada pemenang Hadiah Nobel Perdamaian," kata Mirza Ghalib, seorang pengungsi di kamp Nayapara.
"Jika otoritas kamp mengizinkannya, Anda akan melihat ribuan Rohingya keluar dalam pawai perayaan," katanya kepada AFP,yang dilansir Selasa (2/2/2021).
Maung Kyaw Min, juru bicara Serikat Mahasiswa Rohingya yang berpengaruh, mengatakan sekarang ada peningkatan harapan bahwa Rohingya dapat kembali ke desa mereka di Myanmar.
“Tidak seperti pemerintah terpilih, (pemerintah) militer ini akan membutuhkan dukungan internasional untuk bertahan. Jadi kami berharap mereka fokus pada isu Rohingya untuk mengurangi tekanan internasional," ujarnya.
Pihak berwenang Bangladesh mengatakan mereka memantau perbatasan sepanjang 270 km jika ada gelombang baru pengungsi Rohingya.
Dhaka mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar proses demokrasi ditegakkan di Myanmar.
Bangladesh dan Myanmar telah membuat kesepakatan tentang pemulangan pengungsi, namun tidak ada yang kembali.
Bangladesh meminta Myanmar untuk meningkatkan proses repatriasi dengan sungguh-sungguh.
