Dalam kicauan di akun media sosial Twitter pribadinya @UmarHasibuan__, dia mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman yang ada, para pengkritik pemerintah bisa dilaporkan ke kepolisian dengan dalih alasan menyebarkan ujaran kebencian.
“Coba bapak tanya kanan kiri. Ada tuh pendukung bapak yang kerjanya spesialis laporin orang kepolisi cyber crime dengan alasan hate speech,” kicau Gus Umar, dikutip Hops pada Selasa, 9 November 2021.
“Jadi anjuran untuk kritik pemerintah bagi saya sia-sia karena ada pasukan khusus cyber pendukung anda yang siap siaga laporin orang kepolisi,” ujarnya.
Sehingga menurut Gus Umar, apa yang diinginkan oleh Jokowi agar masyarakat lebih aktif hanya bakal jadi isapan jempol belaka.
“Jadi anjuran untuk kritik pemerintah bagi saya sia-sia karena ada pasukan khusus cyber pendukung anda yang siap siaga laporin orang kepolisi,” katanya.
Gus Umar menyampaikan, apabila Presiden Jokowi meminta agar rakyatnya aktif mengkritik namun kerap dicari kesalahannya untuk dilaporkan ke polisi, maka tidak bakal ada yang berani melakukannya.
“Bapak suruh rakyat kritik terus jika ada orang yang kritik bapak, dicari kesalahannya lalu dilaporkan ke polisi. Ketika yang kritik bapak ditangkap polisi bapak diam dengan alasan saya enggak berhak intervensi hukum. Kalau begini siapa yang berani kritik anda pak?,” tutur Gus Umar.
Oleh sebabnya Gus Umar mengimbau agar Jokowi melakukan penertiban terlebih dahulu kepada para pendukungnya, baru bicara soal peluang masyarakat menyampaikan aspirasi dan kritikannya.
“Tertibkan dulu buzzernya Pak @jokowi, baru bicara pemerintah butuh kritik. Gimana orang mau berani kritik anda jika pada akhirnya buzzer lapor ke polisi,” imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi meminta rakyatnya agar lebih aktif dalam menyampaikan masukan terhadap kinerja pemerintah.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” pinta Jokowi dalam saluran YouTube Ombudsman RI, saat Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, pada Senin, 8 Februari 2021.[hops]
