SISTIM YANG AMBURADUL
Tempo hari saat ditemukannya Drone asing, publik banyak yang kaget dan bertanya dimana fungsi intelijen negara. Jika sebuah drone bisa bebas berkeliaran memetakan keadaan kita, maka musuh sudah tau jalan apa yang harus mereka lakukan saat menguasai wilayah kita.
Dan itu dianggap berbahaya bagi kedaulatan negara ini.
Tapi ternyata, apa yang terjadi pada sistim pertahanan kita belum seberapa jika dibandingkan kecolongan KPU dalam memverifikasi data calon pemimpin daerah yang ikuti pilkada.
Orient P. Riwukore sang Bupati terpilih ternyata berstatus berkewarganegaraan ganda. Negara kita gak mengenal status kewarganegaraan ganda. Selama dia diluar negeri, maka negara kita gak bisa berbuat apa-apa. Namun saat ia menginjakkan kakinya dinegara ini, maka ia harus memilih, melepaskan salah satu kewarganegaraannya.
Orient memiliki paspor Amerika dan Indonesia. Kepemilikan 2 paspor ini tidak diketahui oleh pihak imigrasi melalui kementrian Hukum dan Ham. Padahal dalam kurun waktu 2017-2019 Orient menurut catatan pernah melakukan rekam data eKTP dan tercatat sebagai warga Jakarta.
Sejak kapan ia menjadi warga negara AS, belum ada informasi pasti. Yang jelas, Amerika adalah salah satu negara yang sangat sulit untuk memberikan status netizen pada warga negara asing.
Kita gak tau juga, bagaimana koordinasi keimigrasian kita dalam bekerja sama dengan pihak asing untuk mengetahui perpindahan negara warganya. Secara logika, jika ada warga negara Indonesia mau pindah negara, maka negara yang dituju harus berkoordinasi dengan negara kita sebagai pemberitahuan bahwa ada warga negara Indonesia yang mengajukan suaka.
Dengan temuan ini, menandakan ada lemahnya koordinasi antar keimigrasian negara kita dan Amerika.
KPU merasa kecolongan. Sebagai pihak yang harus memverifikasi data peserta pilkada, KPU seharusnya bisa langsung bergerak ketika ada kecurigaan yang terjadi. Apalagi menurut pemberitaan, Orient tidak pasih berbahasa Indonesia dan telah mengetahui bahwa yang bersangkutan lama bermukim diluar negeri.
Bawaslu berkata mereka telah melaporkan dan meminta keterangan pada kedubes AS, namun lama menerima hasilnya. Baru pada akhir Januari hasil itu diberikan oleh kedubes AS dan menyatakan benar Orient sebagai warga negara mereka.
Kacau dan Parah sistim kita.
Jika temuan drone adalah kecolongan, maka temuan bupati berkewargamegaraan asing ini sudah bukan kecolongan lagi. Tapi membiarkan maling obrak-abrik lemari besi rumah kita.
Temuan drone ibarat maling yang hanya melompati pagar perkarangan rumah. Namun temuan warga negara ganda Orient, ibarat maling yang masuk dengan mengetuk pintu dan kita mempersilahkan dirinya mengambil barang apa yang disuka.
Orient sukses membodohi 4 institusi/lembaga.
1. Kementrian Hukum dan Ham
2. Kementrian Dalam Negeri
3. Kementrian Luar Negeri
4. KPU
Selain itu, Orient sukses membodohi pemilihnya. Dengan kemenangan 48%, Orient sukses mengalahkan pasangan inkumbent. Emezing dengan pilihan warga Kabupaten Sabu Raijua. Mereka mampu memilih pemimpin yang sosoknya sendiri kurang dikenal, tapi bisa menang..
Geli-geli pengen nepok jidat liatnya.
Mengkhawatirkan cara rakyat kita dalam memilih pemimpin. Sosok yang kurang dikenal oleh masyarakat, malah bisa menang dan mendapatkan suara mayoritas. Entah apa yang menjadi dasar pilihan mereka, sehingga bisa memberikan suara pada Orient.
Keadaan masyarakat beginilah yang menjadikan politik itu menjadi kerdil dan asyik bagi pelakunya. Menggiring masyarakat dengan iming2, lalu menangguk keuntungan suara. Mustahil pemenangnya akan memikirkan rakyat, jika cara mereka untuk menjadi pemimpin saja sudah menipu.
PDIP dan Demokrat adalah pihak yang pertama harus bertanggung jawab. Karena sebelum persyaratan diserahkan ke KPU, PDIP dan Demokrat sebagai partai pengusung harus memverifikasi terlebih dahulu mengenai data calon yang akan mereka usung. Kuat dugaan ada praktek politik bawah meja yang menyebabkan Orient bisa lolos sebagai calon yang diusung partai besar tersebut, tanpa ada pemeriksaan lebih dalam.
RUSAK..!!
Sistim negara ini sangat mudah dibodohi dan penyelenggaranya pun setali tiga uang. Slogan Pancasila dan NKRI harga mati yang terus didengungkan dan diteriakkan, ternyata hanya slogan tanpa arti.
Jika warga negara asing bisa membodohi sampai mampu mencalonkan diri sebagai Bupati, jangan heran apabila banyak temuan TKA yang mempunyai KTP dalam negeri. Mereka bisa melakukan, karena ada pihak yang meloloskan.
Asyik kan..
🤧🤧
(Setiawan Budi)
