[PORTAL-ISLAM.ID] Pengamat politik Rocky Gerung menilai, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selama ini dipakai pemerintah hanya untuk membungkam dan mengendalikan pihak oposisi. Menurut Rocky, sejak awal Presiden telah menunjukan sikap bahwa dirinya tidak sepakat adanya oposisi.
[FIN]
“Jadi poinnya bukan pada UU ITE, tapi pada ada tidaknya oposisi. Kan percuma UU ITE direvisi tapi oposisi tidak diakui oleh pemerintah. Lah, Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan: Negeri ini, demokrasi kita tidak memerlukan oposisi karena kita pancasilais. Jadi cara berfikir Presiden sudah final. Buat dia tidak menghendaki oposisi,” ucap Rocky Gerung melalui chanel YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (16/2/2021).
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan Presiden harus memperbaiki cara dia melangkah dalam track demokrasi. Rocky bilang, Presiden Jokowi, harus menghormati dan mengakui adanya oposisi dalam negara demokrasi.
“Jadi Presiden harus datang dengan pidato baru, bahwa: Saya bersalah selama ini karena menganggap oposis itu buruk. Oleh karena itu saya revisi cara saya berfikir. Bukan UU yang direvisi, tapi cara beliau berfikir tentang demokrasi (yang perlu direvisi),” ungkap Rocky.
Rocky menilai, Presiden selama ini salah mengartikan demokrasi. Kebijakan Jokowi yang memasukan pihak oposisi di dalam pemerintahannya harus diubah.
“Jadi sekali lagi, yang musti direvisi adalah isi kepala Presiden sebagai kepala negara. Karena beliau salah mengartikan demokrasi. Kan selalu mau meng-kooptasi memasukan orang kritis ke dalam kekuasaan, itu yang mestinya direvisi. UU ITE itu sebenarnya bungkus saja dari isi politik yang anti oposisi,” papar Rocky Gerung.
SELENGKAPNYA VIDEO...