Terkait permasalahan itu, Ruhut menjelaskan sempat disuruh oleh beberapa kader Demokrat untuk membujuk Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko agar bersedia jadi Ketum Partai Demokrat.
Adapun selanjutnya, para kader itu bakal menggerakan dukungan agar segera dilaukan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan tujuan menendang AHY dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Partai Demokrat.
Setelah jabatan AHY berhasil diturunkan, maka Moeldoko bakal menggantikannya jadi Ketum Demokrat.
Soal mengapa Ruhut yang diminta untuk membujuk, dia berdalih bahwa sebenarnya secara pribadi dirinya dengan Moeldoko memiliki kedekatan dan hubungan yang cukup baik.
“Mereka cerita ke saya, kan saya dekat dengan Pak Moeldoko. Mereka minta bantuan ke saya agar Pak Moeldoko mau jadi ketua umum. Setelah itu, baru akan digelar KLB,” kata Ruhut, mengutip Gelora, pada Kamis, 4 Februari 2021.
Ruhut mengungkapkan, adanya dukungan menjadikan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat itu ia dengar dari sejumlah kader Demokrat saat dia berkunjung ke sejumlah daerah, malah ada pula yang menghubunginya secara langsung melalui jaringan telepon.
“Sampai kemarin saya masih dihubungi daerah (untuk membantu Moeldoko jadi Ketum Partai Demokrat),” tuturnya.
Meski begitu, dia menegaskan tidak bisa berbuat banyak terkait permintaan dari para kader Demokrat tersebut lantaran dia sendiri saat ini bukan kader Demokrat lagi.
Saking inginnya para kader di daerah menjadikan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, mereka juga membujuk Ruhut untuk kembali ke Demokrat kemudian mengajak pula sosok KSP Moeldoko.
“Bahkan mereka bilang, abang baliklah (ke Demokrat), saya bilang tidak bisa, saya sudah jadi kader PDIP,” imbuhnya.
Moeldoko bisa jadi Ketum Demokrat dan Capres, syaratnya ini!
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko disebut-sebut bisa jadi Ketua Umum (Ketum) Demokrat dan ikut kontetastasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tapi dia harus penuhi syarat ini terlebih dahulu.
Sebagaimana diketahui, sosok Moeldoko semakin hangat dibicarakan lantaran diduga terlibat dalam kudeta yang disebut Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menduga ada segelintir pihak yang dengan sengaja ingin membuat gerakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada alias inkonstituisonal hingga berujung pada kudeta kepemimpinan Demokrat.
Adapun gerakan ini sendiri dikabarkan memiliki sejumlah agenda politik jelang Pilpres 2024 mendatang.
Apabila diamati dengan seksama, pola gerakan yang bakal dilakukan tidak berbeda jauh dengan penjemputan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004 yang didapuk sebagai calon presiden.
Nah hal serupa juga terendus terkait rencana mengajak Moeldoko sebagai calon presiden alias Capres 2024 mendatang.
“Lalu ada pelaku gerakan bernama Bapak Yus Sudarso menyatakan, apa salahnya kami melakukan ini?” ujar Herzaky mengutip Rmol pada Rabu, 3 Februari 2021
“Salahnya adalah upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui Kongres Luar Biasa,” imbuhnya menegaskan.
Oleh sebabnya, apabila memang ingin menjadi pemimpin partai Demokrat kemudian menjadi capres, maka Moeldoko harus melewati beberapa tahap, di antaranya menjadi kader resmi dengan membuat Kartu Tanda Anggota (KTA).
“Jadi, kalau KSP Moeldoko mau menjadi capres melalui Partai Demokrat, ya bikin Kartu Tanda Anggota (KTA) dulu sebagai kader Partai Demokrat. Jangan tiba-tiba ingin menjadi ketua umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional,” imbuhnya.
Pernyataan Yus Sudarso soal Moeldoko jadi Ketum
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Politikus senior Partai Demokrat Yus Sudarso menyatakan bahwa sosok tepat menjadi Ketum demokrat adalah mantan panglima TNI era SBY yang saat ini juga menjabat sebagai KSP.
“Dari kawan-kawan itu melihat figur yang pas untuk di-create adalah Pak Moeldoko,” ujar Yus Sudarso.
Yus Sudarso menegaskan tidak ada rekayasa yang dilakukan oleh sejumlah kader yang menginginkan Moeldoko menjadi Calon Presiden.
Bahkan menurutnya tak ada yang salah dengan keinginan pergantian Ketum AHY ke tangan Moeldoko lantaran hal serupa juga pernah dilakukan oleh SBY pada 2004.
“Ini adalah sepenuhnya bagian dari internal partai. Apa salahnya kami? Seperti pendiri di awal menjemput SBY untuk mengantarkan beliau ke pimpinan RI 2004,” kata Yus.
“Apa salahnya kami kalau hari ini menjemput figur tokoh ke depan? Apa salahnya Moeldoko? Tidak seubahnya senior-senior kami sebelumnya menjemput SBY,” imbuhnya.
