Sekuat apa sih Jenderal TNI (Purn) Moeldoko kansnya untuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat?
"Dia kan tokoh senior. Yang kedua, jenderal; yang ketiga, mantan Panglima TNI itu pangkat tertinggi di militer, bahkan lebih tinggi dari Pak SBY; yang keempat, pengalaman di KSP memimpin KSP," kata pakar politik dari Indobarometer, M Qodari, Rabu (3/2/2021), seperti dilansir detikcom.
Qodari mengatakan, dari sisi pengalaman, Moeldoko sudah cukup makan asam garam, baik di pemerintahan maupun organisasi. Hal itu, menurutnya, berbanding terbalik dengan AHY yang hanya berpangkat mayor saat masih bergabung di TNI.
"Jadi secara pengalaman pemerintahan dan organisasi itu oke, dan itu tentu lebih dianggap lebih dibandingkan dengan AHY ya, AHY junior, pangkatnya mayor. Katakanlah tinggi di pemerintahan itu," ujarnya.
Qodari mengatakan memang memungkinkan pertemuan kader Partai Demokrat dengan Moeldoko itu guna mengusung sang jenderal menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Atau, kata dia, dimungkinkan juga guna mengusung Moeldoko sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
"Kalau ke Pak Moeldoko itu kan bisa ada 2 kemungkinan ya, pertama, untuk dijadikan Ketum, kalau dijadikan ketum kan sah-sah saja. Kedua adalah Pak Moeldoko sebagai calon presiden," tutur Qodari.
Namun, menurut Qodari, langkah Moeldoko menjadi calon presiden cukup berat. Mengingat selama ini tidak pernah ada survei yang menunjukkan Moeldoko memperoleh suara yang tinggi.
"Sebetulnya kalau mau jadikan Pak Moeldoko sebagai calon presiden itu masih berat ya situasinya karena kita atau saya belum pernah melihat hasil survei Pak Moeldoko yang betul betul sangat tinggi sebagaimana saya dulu liat survei Pak Jokowi di 2003, 2004, 2008, 2009, gitu," ungkap dia.
Selain itu, Qodari menilai harapan untuk mencalonkan Moeldoko sebagai presiden pada 2024 belum cukup realistis. Pasalnya, kata dia, berdasarkan sejumlah survei capres, nama Moeldoko belum punya elektabilitas untuk saat ini.
"Saya punya data survei Pak Moeldoko belum punya elektabilitas sebagai calon presiden di tahun 2021 ini, tetapi saya kira posisinya belum manifeslah masih potensi, jadi ekspektasi orang orang Demokrat pun yang ingin figur Moeldoko sebagai calon presiden sebetulnya belum cukup realistis juga ya," jelas Qodari.
Pendiri Demokrat: Apa Salahnya Jadikan Moeldoko Ketum Demokrat?
Isu pengakuisisian Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko masih berhembus kencang. Mengomentari kisruh tersebut, salah seorang pendiri Partai Demokrat Yus Sudarso mengatakan bahwa tidak ada salahnya para kader senior menjemput bola dan menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat yang baru.
Sebab, menurut Yus, hal serupa pernah dilakukan oleh pendiri Partai Demokrat dikala meminang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon Presiden Indonesia pada 2004. Jadi, manuver ini dinilainya sebagai hal yang sangat sah.
“Apa salahnya kalau kami menjemput figur? Apa salahnya Pak Moeldoko (dijemput untuk menjadi menjadi Ketum Partai Demokrat), seperti senior sebelumnya menjemput Pak SBY?” ujar Yus kepada wartawan, Rabu (3/1), seperti dilansir JawaPos.
Lebih lanjut Yus mengatakan, terdapat empat faksi yang ingin adanya perubahan kepemimpinan Partai Demokrat yang saat ini berada di bawah tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Yusa memaparkan, faksi pertama adalah kelompok Subur Budi Santoso yang merupakan ketua umum pertama Partai Demokrat. Kemudian ada faksi ketua umum Demokrat hasil kongres 2005 di Bali yakni Hadi Utomo.
Faksi ketiga adalah Anas Urbaningrum yang merupakan ketua umum Partai Demokrat hasil Kongres di Bandung 2010 silam. Terakhir faksi keempat adalah faksi mantan Ketua DPR 2009-2014 Marzuki Alie.
Yus berujar, niat dari empat faksi tersebut adalah menjadikan Partai Demokrat lebih baik lagi ke depannya. “Ini adalah sepenuhnya keinginan dari internal partai untuk lebih baik lagi,” ungkapnya.
Makanya, menurut Yus, adalah hal yang sangat lumrah bila empat fraksi ini mengusulkan Moeldoko sebagai calon sosok pemimpin Partai Demokrat yang baru.
“Apa salahnya hari ini menjemput figur tokoh ke depan?” pungkasnya.
(Sumber: Detik, JawaPos)
